Malang, IDN Times - Sejumlah pengusaha thrifting di Kota Malang meradang dengan keputusan pemerintah melarang impor pakain bekas. Pasalnya mereka kini mulai mendapatkan berkah dari pakaian bekas yang diminati anak-anak muda.
"Keputusan pemerintah menurut saya jauh dari kata bijak. Pasalnya saya melihat banyak sisi yang harus dibedah, dan ini larangannya tidak jelas," terang salah satu pengusaha thrifting Kota Malang, Rizky Adam saat dikonfirmasi pada Selasa (21/03/2023).
Adam Rizky menilai pemerintah belum memiliki ketegasan terkait pakaian bekas mana yang disebut ilegal dan mana yang legal. Saat ini menurutnya pakaian yang dikategorikan ilegal dijual adalah pakaian bekas yang dijual dari bal-bal karung, Rizky tidak masalah dengan pelarangan itu karena masuk secara ilegal ke Indonesia. Tapi ia menegaskan tidak semua penjual pakaian thrifting yang membeli secara bal-bal karung.
Ada juga mereka yang melakukan jual beli pakaian thrifting dari tangan pribadi atau biasa disebut pre-loved. Menurutnya pakaian tersebut lebih aman untik kesehatan, dan seharusnya dijual secara legal.
"Seandainya kita punya stok koleksi barang terus kita jual ke orang lain, apakah itu termasuk dalam konteks yang dilarang. Sehingga dalam pandangan saya Thrifting bukan melulu barang yang keluar dari bal impor, kalau yang bal mau dilarang ya ikut pemerintah saja karena ilegal, tapi kalau barang pribadi di jual bagaimana," ujar Rizky.
Ia juga mengungkapkan banyak kolektor pakaian impor yang tidak membeli pakaian sebanyak bal-bal karung. Menurutnya tidak fair jika mereka juga dikategorikan ilegal. Hal ini membuat pengusaha thrifting mengalami kesulitan mendapatkan barang, sehingga ia menuntut pemerintah untuk memperinci peraturan mereka.
Rizky juga menjawab sindiran Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki yang menilai pakaian bekas impor merusak pasar fashion lokal. Sebelum menyampaikan pernyataan tersebut, pemerintah harus berkaca dengan dengan kualitas dan harga pakaian lokal yang todak sesuai dengan minat anak-anak muda.
Pemerintah seharusnya tidak memaksa konsumen untuk membeli pakaian lokal. Konsumen seharusnya menentukan sendiri pakaian mana yang ingin dipakai.
"Seandainya pemerintah memang meminta masyarakat istilahnya harus membeli produk lokal dan sebagainya, tapi dari segi kualitas dan harga belum cocok di kantong konsumen. Sementara kita sebagai pengusaha thrifting juga tidak bisa memaksakan karena punya segmen masing-masing," jelasnya.
Rizky mengatakan di Kota Malang sendiri terdapat ratusan pedagang pakaian thrifting yang hidup dari pakaian bekas. Keberadaan mereka juga dianggap mengurangi limbah pakaian fashion.
Pemerintah Kota (Pemkot) Malang melalui Dinas Koperasi, Industri, dan Perdagangan (Diskopindag) Kota Malang segera akan melakukan pemeriksaan kepada sejumlah pengusaha thrifting di Kota Malang. Mereka berencana melakukan pengecekan dan pendataan kepada toko-toko penjual pakaian bekas.
Namun, pendataan ini bukan untuk melarang peredaran thrifting di Kota Malang, tapi hanya melakukan pendataan saja. Apakah saat pendataan ada pakaian yang berbahaya membawa karena membawa virus, kategori seperti itu yang akan menjadi atensi Diskoperindag Kota Malang.
"Minggu ini akan segera kita lakukan pemeriksaan. Kalau ada yang berbahaya karena membawa virus di pakaian bekasnya, itu yang akan jadi perhatian khusus. Tapi kita akan koordinasibduku dengan dinkes dan kepolisian dulu," jelas Kepala Diskopindag Kota Malang Eko Sri Yuliadi.
Pemeriksaan ini sendiri menurut Eko adalah merupakan tindak lanjut dari keputusan Presiden RI, Joko Widodo terkait Permendag Nomor 40 Tahun 2022. Tujuannya untuk menindak tegas barang-barang selundupan dari luar negeri yang masuk ke Indonesia secara ilegal.
"Karena dari pemerintah pusat memang sudah melarang, kemudian kepolisian juga mulai menelusuri. Sehingga kita juga akan bergerak melakukan pendataan untuk mendukung pemerintah pusat," pungkasnya.