Hilangnya Kenangan Masa Kecil Bernama Taman Remaja Surabaya

TRS merupakan pusat hiburan rakyat Surabaya yang melegenda. Resmi beroperasi sejak 20 Februari 1971, TRS kini memiliki 20 wahana. Meski saingan wahana serupa cukup banyak, namun PT Sasana Taruna Aneka Ria (PT STAR) selaku pengelola memilih tidak menaikkan harga tiket. Tiket masuk TRS sendiri saat ini seharga Rp15.000 untuk reguler dan Rp10.000 bagi yang masuk melalui pendaftaran rombongan sekolah. Bandingkan dengan harga tiket wahana serupa seperti Surabaya Night Carnival yang mencapai Rp40-100 ribu. 

Salah satu kenangan manis yang dirasakan anak-anak Surabaya adalah masuk ke TRS secara gratis setelah meraih predikat nilai tertinggi di kelas. Seperti yang diungkapkan Nindy Pineristia Siregar, gadis yang kini berusia 22 tahun tersebut langganan memasuki TRS dengan gratis berkat prestasinya di sekolah. "Banyak kenangan di sana. Kalau ranking 1 bisa main gratis di sana. Jadi tiap semester berusaha ranking 1," tuturnya kepada IDN Times Selasa (18/9).

Pihak sekolah hanya perlu memberikan fotocopy rapor siswa lalu TRS akan memberikan tiket masuk, tiket wahana, dan bingkisan. "HTM dengan nilai rapor semasa SD-SMA itu sudah bikin bahagia banget. Anak jaman sekarang masa kebagian HTM pakai rapor?" ujar gadis asli Surabaya lainnya, Vidya Silva.
 

Aku sendiri  beberapa kali mengunjungi TRS sejak Pemkot menyegelnya. Sebagai salah seorang warga yang lahir dan dibesarkan di Surabaya, aku merasakan betul bagaimana perbedaan TRS beberapa tahun yang lalu dengan keadaannya saat ini. Mengenaskan, mungkin itu kata yang tepat untuk menggambarkan suasana TRS saat ini.

Ketika aku memasuki TRS terakhir kali pada Senin (24/9/2018) sekitar pukul 16.00 WIB, seorang security bernama Deny membukakan pintu gerbang kuning berhiaskan garis kuning pula yang bertuliskan "DILARANG MELINTAS GARIS POL PP". Aku memasuki TRS dengan motorku. Hanya terdengar suara motorku yang menderu. Tidak terdengar lagi teriakan ketakutan anak-anak dari wahana Mini Coaster yang berliku. Tidak juga terlihat lambaian tangan yang biasanya muncul dari jendela wahana Mono Rail berbentuk ulat bulu.

Direktur Operasional PT STAR, Didik Harianto menyambutku di depan wahana Twist Aladin. PT STAR merupakan perusahaan yang bertanggung jawab sebagai pengelola TRS. Ia baru saja tiba di kantornya usai mengikuti Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang lagi-lagi tidak diikuti pihak Pemkot Surabaya. Pemkot Surabaya memang merupakan salah satu pemegang saham PT STAR. Adapun pemilik saham mayoritas adalah raksasa properti asal Singapura, Far East Organization (FEO).

Dengan senyum getir, Didik mengaku pasrah saja dengan segala yang ada. "Yah begini lah. Sudah hampir sebulan. Padahal saya berharap ada titik terang," ujarnya yang ditutup senyum dengan menundukkan kepala.
 

Wacana ditutupnya TRS sebenarnya telah terdengar sejak tahun 2013. Didik menjelaskan asal mula perkara yaitu saat PT STAR mengajukan perpanjangan Hak Guna Bangunan (HGB) kepada Pemkot Surabaya pada tahun 2006. Namun, surat tersebut tak kunjung dibalas hingga tahun 2013. Bukannya membahas tentang perpanjangan HGB, Pemkot malah membalas dengan surat singkat yang menginginkan pembubaran PT STAR tanpa disertai alasan apa pun.

"Menindaklanjuti surat Saudara nomor 29/STAR/DIR/IV/08 tanggal 5 April 2006 perihal perpanjangan HGB di atas HPL maka bersama ini kami sampaikan bahwa Pemerintah Kota Surabaya selaku salah satu pemegang saham PT Sasana Taruna Aneka Ria (PT STAR) bermaksud untuk mengusulkan pembubaran terhadap PT STAR," sebut Pemkot Surabaya atas nama Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini pada surat yang tertanggal 16 Mei 2013.

Akhirnya PT STAR dan FEO terus bersurat sekitar 4 kali ke Pemkot Surabaya untuk menanyakan alasan dan tetap mengajukan perpanjangan HGB. Namun, lagi-lagi surat-surat tersebut hanya dibalas oleh surat rekomendasi pembubaran. "Saya juga tidak paham apa permasalahannya. Kan kalau memang ada masalah lebih baik dibicarakan baik-baik antar pemegang saham," keluh Didik kepadaku.
 

Berita pembubaran TRS semakin kuat di media pada tahun 2016. Perusahaan pun terus stagnan akibat terganjal HGB yang tidak diperpanjang. Usaha-usaha pengembangan TRS selalu batal dilakukan karena persyaratan administratif. Dampaknya, TRS pun tertinggal dibanding pusat-pusat hiburan yang mulai menjamur di Surabaya.

Pada masa kejayaannya, sebelum tahun 2006, penjualan tiket bisa mencapai 1,2 juta lembar per tahun. Jumlah ini belum termasuk pengunjung yang membludak saat tiket masuk digratiskan pada acara-acara khusus seperti ulang tahun kota Surabaya atau HUT Kemerdekaan RI. "Pernah saat itu ada acara di panggung dan tiket digratiskan jumlah pengunjung sampai 20 ribu. Dan sering kita tanggal-tanggal tertentu menggratiskan tiket," tutur Didik. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, jumlah pengunjung di TRS dalam 8 tahun terakhir berkurang hingga hampir 6 kali lipat.

Setelah ramai pemberitaan terkait penyegelan TRS, akhirnya Pemkot Surabaya mengeluarkan pers rilis terkait "dosa-dosa" PT STAR hingga berujung pada penutupan TRS. "Jadi, ada beberapa pelanggaran yang dilakukan oleh PT Star ini, makanya Pemkot Surabaya melakukan penyegelan," ujar Kepala Bagian Hukum Pemerintah Kota Surabaya Ira Tursilowati melalui pers rilis, Rabu (5/9/2018).

Ira menuturkan bahwa ada tujuh pelanggaran yang dilakukan oleh PT STAR, mulai ketidaksesuain bangunan dengan IMB hingga penunggakan pajak. "Setidaknya, itulah berbagai pelanggaran yang dilakukan PT Star hingga akhirnya kami (Pemkot Surabaya) melakukan penyegelan," tutup Ira.

Sebaliknya, Didik menyesalkan Pemkot Surabaya yang memilih untuk berbicara di depan media dibanding secara langsung mengatakan hal tersebut kepada pihaknya. Ia menjelaskan, seluruh permasalahan administratif terganjal HGB yang ia pun tak tahu alasan mengapa tidak diperpanjang. "Jawabannya tidak dapat diproses lebih lanjut karena tanah yang masih menunggu kejelasan status tanah. Semua tidak bisa diajukan karena HGB," jelasnya.

Terkait Penyesuaian Perwali yang mengharuskan tempat pariwisata memiliki luas 3 ha, Didik menganggap hal tersebut tidak masuk akal. Selain permasalah HGB yang menghambat dan tidak terbukanya Pemkot untuk memberikan solusi, jangka waktu juga dianggap tidak masuk akal. "Sekarang coba bayangkan, dalam waktu seminggu saya harus melebarkan lahan dari 1,6 ha menjadi 3 ha. Ini tanahnya siapa yang mau dicaplok? Pemkot diajak berembuk juga tidak menanggapi," sesalnya.

Permasalahan pelik yang dialami oleh PT STAR nyatanya bukan hanya soal izin operasi. Mereka juga harus menyelesaikan soal hak karyawan. Sejak 10 September, para karyawan sudah diberhentikan. Hanya tersisa 7 karyawan keamanan yang tidak memungkinkan merawat seluruh wahana. Kerugian akibat terbengkalainya wahana pun diperkirakan sudah mencapai Rp500 juta. Ia hanya menginginkan kejelasan status dan pesangon bagi para karyawannya.

Meski harapan untuk kembali mengoperasikan TRS sangat tipis, Namun, Didik mengaku terus mengupayakan komunikasi dengan Pemkot untuk mencari titik terang dari polemik ini. Mereka sempat meminta untuk difasilitasi oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) agar bisa duduk semeja dengan Pemkot pada Mei 2018 lalu. Namun, lagi-lagi mereka harus gigit jari.

Upaya terakhir adalah mengundang Pemkot dalam pada 12 September 2018 lalu. Meskipun surat telah diterima oleh pihak Pemkot, namun tidak ada konfirmasi terkait kehadiran dalam rapat tersebut. Richard Chiu, CEO dari FEO yang semula telah mengatur kedatangan ke Indonesia pun batal datang.

 "Kami akan tetap melalui prosedur hukum yang berlaku sesuai dengan UU PT yaitu melalui RUPS dulu. Kami akan panggil sekali lagi, kalau tetap tidak ada respon maka akan ditempuh jalur hukum," jelas Didik.

Sementara itu, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini selalu menghindar ketika beberapa kali ditanya terkait penyegelan TRS. Bahkan, saat awak media diundang dalam rapat bersama Bareskrim Polri dan BPK pada Rabu (29/8/2018), Risma tetap tutup mulut dan memilih pergi meninggalkan awak media yang telah menanti selama dua jam.

Hingga akhirnya pada suatu kesempatan konferensi pers, Kamis (20/9/2018), Risma akhirnya sedikit buka suara tentang kasus PT STAR. Ia mengatakan bahwa pihaknya takut aset tanah akan hilang jika terus dibiarkan. Akhirnya ia meminta bantuan Bareskrim Polri dan Kejaksaan Agung untuk menuntaskan permasalahan ini. "Saya minta bantuan Kejaksaan Agung dan Bareskrim. Nanti saja, ya (penjelasannya rinci kasusnya) karena ini bersangkutan dengan pihak luar. Yang tahu persis itu Kejaksaan Agung dan Bareskrim," jelasnya.

Aset yang ia maksud adalah tanah tempat wahana-wahana TRS tersebut berdiri. Rencananya, di sana akan dibangun gedung kesenian. Ia merasa gedung kesenian di Balai Pemuda belum mumpuni untuk mengakomodasi kreatifitas warga Surabaya. "Nanti tiap minggu bisa ada pementasan srimulat atau ludruk rutin. Harapanku di sana nanti semua free. Anak-anak latihan free, mau nonton juga free," harap Risma saat aku coba tanya untuk kesekian kali.
 

Terlepas dari seluruh polemik yang terjadi antara PT STAR, dan Pemkot Surabaya, warga Surabaya hampir dipastikan akan kehilangan pusat hiburan legendarisnya. Saksi bisu dari prestasi anak yang dihargai. Saksi bisu dari keahlian kesenian anak yang diapresiasi. Saksi bisu dari bahagianya satu keluarga utuh berekreasi. 

"Dulu aku selalu menghabiskan tiap akhir pekanku di sini bersama kedua orang tuaku. Kini, aku kehilangan keduanya, baik orang tuaku dan tempat itu)," kenang Cahaya Aji (23), seorang warga Surabaya, kepadaku. Romantisme wahana tersebut kini hanya bisa dinikmati melalui cerita dari mulut ke mulut. Juga mungkin lewat sebuah lagu berjudul "Bianglala" karya band indie asal Kota Pahlawan, Silampukau.

Teriak bocah di bianglala dan manis cinta
di gula-gula, ramaikan suasana.

Aih, ya Tuan, hanya di sanalah hiburan murah di Surabaya