Jombang, IDN Times - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya mendatangi Pondok Pesantren Tebuireng, Jombang, Jawa Timur, Sabtu (6/12/2025). Ia datang untuk memenuhi panggilan Forum Sesepuh dan Mustasyar Nahdlatul Ulama (NU).
Gus Yahya tidak sendiri, melainkan didampingi Katib A'am PBNU KH Said Asrori, KH Muhammad Aunullah A'la Habib, anggota Syuriyah KH Ali Akbar Marbun, Sekjen PBNU Amin Said Husni, serta Bendahara Umum Sumantri Suwarno.
Diketahui, ketika tiba di Ponpes Tebuireng, Gus Yahya dan rombongan terlebih dahulu melakukan ziarah di makam para masyayikh Tebuireng. Setelahnya, ia salat di masjid dan lanjut hadir dalam Forum Sesepuh dan Mustasyar NU di Ndalem Kasepuhan Tebuireng yang dilakukan secara tertutup.
Gus Yahya mengatakan, ia siap dengan segala pertanyaan yang diajukan oleh sesepuh dan mustasyar NU. “Para bini sepuh, kiai sepuh, memanggil saya, saya tetap apa pun nanti diminta saya siap. Apa pun yang ditanyakan saya siap jawab,” ujar Gus Yahya sebelum pertemuan.
Ia juga mengaku telah membawa sejumlah berkas dokum yang akan ditunjukan di dalam forum. Dokumen itu menjadi bukti apabila forum menanyakan beberapa hal terkait kepemimpinannya di PBNU.
“Saya datang bersama teman-teman dari PBNU, semua penjeleasan, semua dokumen setas penuh apabila diminta kami siapkan. Mudah-mudahan ini menjadi awal jalan penyelesaian,” ujarnya.
Forum tersebut dihadiri sejumlah sesepuh NU, mulai dari Wakil Presiden Presiden RI 2019-2024, Prof. Dr. KH. Ma’ruf Amin yang hadir secara online, Shinta Nuriyah Abdurrahman Wahid yang juga hadir secara online, Mantan Ketua PBNU, Prof. Dr. KH. Said Aqil Siradj, sesepuh Pondok Lirboyo, Anwar Manshur, Pengasuh Ponpes Tebuireng KH Abdul Hakim Machfudz atau Gus Kikin selaku tuan rumah dan Pengasuh Ponpes Al-Falah Ploso Kediri KH Nurul Huda Djazuli.
Konflik di dalam tubuh PBNU ini bermula saat dokumen risalah rapat harian Syuriyah PBNU yang ditandangani Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar, beredar di publik pada 20 November 2025. Dokumen tersebut berisi desakan Gus Yahya untuk mundur atau dicopot dari Ketum PBNU dalam kurun waktu tiga hari.
Dalam dokumen tersebut, alasan forum memakzulkan Gus Yahya antara lain, Gus Yahya dianggap memiliki keterkaitan dengan jaringan zionisme internasional. Selain itu, Gus Yahya dinilai melanggar tata kelola keuangan PBNU.
Tak lama setelah dokumen itu muncul, tepatnya pada Rabu (26/11/2025) terbit surat edaran PBNU dengan tanda tangan elektronik Wakil Rais Aam Afifuddin Muhajir dan Katib Ahmad Tajul Mafakhir, Nomor: 4785/PB.02/A.II.10.01/99/11/202. Dalam surat tersebut, menyebut bahwa Gus Yahya sudah tidak lagi berstatus sebagai ketua umum.
Merespon rapat Syuriah, Gus Yahya pun menyatakan tidak akan mundur. Ia mengklaim surat itu tidak sah. Sehingga ia menegaskan masih memegang jabatan sebagai Ketum PBNU.
Bersamaan dengan hal tersebut, Gus Yahya kemudian mencopot Saifullah Yusuf alias Gus Ipul dari jabatannya sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen) PBNU. Gus Yahya juga mencopot Gudfan Arif dari sebagai Bendahara Umum PBNU.
Pencopotan itu dilakukan berdasarkan Rapat Harian Tanfidziyah yang digelar di kantor PBNU, Kramat Raya, Jakarta. Jumat (28/11/2025). Rapat tersebut dipimpin oleh Gus Yahya.
Kemudian, Rais Aam PBNU KH Miftachul Ahyar pun muncul ke publik pada Sabtu (29/11/2025). Ia menegaskan bahwa KH Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya tidak lagi menjabat sebagai Ketua Umum (Ketum) PBNU terhitung sejak 26 November 2025 pukul 00.45 WIB. Pernyataan ini disampaikan Rais Aam usai silaturahmi dengan para Syuriah PBNU dan 36 PWNU yang digelar di kantor PWNU Jawa Timur, Sabtu (29/11/2025).
KH Miftachul Ahyar menegaskan bahwa keputusan Syuriah PBNU ini bersifat final. Dengan begitu, Gus Yahya tidak lagi memiliki kewenangan maupun hak menggunakan atribut Ketum PBNU.
“Terhitung mulai tanggal 26 November 2025 pukul 00.45 WIB, KH Yahya Cholil Staquf tidak lagi berstatus sebagai Ketua Umum PBNU. Sejak saat itu, kepemimpinan PBNU sepenuhnya berada di tangan Rais Aam,” ujarnya di depan media.
Ia menambahkan bahwa penggunaan atribut atau pengambilan keputusan atas nama Ketua Umum tidak lagi memiliki legitimasi.
Rais Aam menegaskan bahwa risalah Rapat Harian Syuriah PBNU telah disusun berdasarkan data dan kondisi riil. “Tidak ada motif lain di luar yang tertulis dalam risalah rapat. Semua sesuai fakta,” terangnya.
Untuk memastikan roda organisasi berjalan normal, PBNU akan segera menggelar Rapat Pleno atau Muktamar dalam waktu dekat. “Kita ingin transisi berjalan tertib, sesuai aturan jam’iyah,” kata KH Miftach.
KH Miftach memberikan perhatian khusus terhadap dinamika opini publik dan informasi yang beredar di media arus utama maupun media sosial. “Untuk mendapatkan kesahihan informasi, akan dibentuk Tim Pencari Fakta yang bekerja secara utuh dan mendalam,” jelasnya.