Malang, IDN Times - Puluhan guru besar dari kampus di Indonesia telah membuat pernyataan sikap terkait etika dan moral jelang Pilpres 2024. Mereka mengingatkan agar pemerintah netral dalam kontestasi Pemilu 2024 yang menyisakan 8 hari ini.
Dewan Penasihat Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Zannuba Ariffah Chafsoh atau biasa disapa Yenny Wahid memberikan tanggapan terkait bergeraknya kampus-kampus di Indonesia. Menurutnya, kondisi demokrasi Indonesia memang tengah mengkhawatirkan.
Anak kedua Gus Dur ini menyampaikan jika suara akademisi, suara guru besar, suara kampus itu menjadi barometer suhu demokrasi di Indonesia. Menurutnya para akademisi ini menjadi alat pengukur Indonesia ini sedang baik-baik saja atau tidak, ketika kampus bersuara tentang keprihatinan pemilu yang dianggap penuh kecurangan dan hal yang bersifat etis itu menjadi perhatiannya.
"Apapun perjuangan melawan KKN merupakan perjuangan yang sangat berat dan telah memakan banyak korban baik aktivis, mahasiswa, aktivis kemanusiaan, dan aktivis demokrasi. Maka ini kita harus jaga, demokrasi ini adalah sistem yang kita pilih bersama dengan pengorbanan yang tidak main-main," terangnya saat melakukan konsolidasi di Hotel Santika Malang pada Selasa (6/2/2024).
Ia menegaskan bahwa hak rakyat untuk mendapatkan pemilu yang adil dan jujur. Ini juga yang membuat ia makin menguatkan diri untuk menjaga demokrasi Indonesia.
Sebelumnya Calon Wakil Presiden (Cawapres) nomor urut 3, Mahfud MD mengatakan jika ada rektor yang kampusnya belum menyatakan sikap mendapatkan intervensi. Intervensi dari aparat penegak hukum ini bertujuan agar para rektor menekan perjanjian untuk menyataka bahwa Presiden Joko Widodo adalah presiden yang baik, pemilu baik, dan penanganan COVID-19 yang baik.
Yenny mengatakan sudah mendapatkan informasi terkait pernyataan Mahfud MD. Ia juga membenarkan jiak kejadian seperti ini memang terjadi belakangan. Oleh karena itu, ia meminta pemerintah untuk tidak mengadu masyarakat dengan penegak hukum.
"Saya sebetulnya agak sedikit prihatin, karena saya yakin banyak aparat yang melakukan ini karena terpaksa. Mereka juga diintimidasi, mereka juga dipaksa, mereka juga diberikan target. Kita meminta tolonglah para aparat keamanan, TNI/Polri, jangan dihadap-hadapkan dengan rakyat," tegasnya.
Pendiri Partai Kedaulatan Bangsa ini meminta pemerintah memberikan kebebasan kepada ASN, TNI, dan Polri untuk menjaga netralitas. Pasalnya menurutnya, TNI/Polri sendiri tugasnya menjadi pelindung dan pengayom masyarakat.
"Jangan sampai mereka jadi momok di masyarakat yang mengintimidasi rakyatnya sendiri. Karena mereka abdi negara bukan abdi keluarga," sindirnya.
Lebih lanjut, Yenny melihat keputusan DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu) Republik Indonesia (RI) yang menyatakan jika Ketua KPU (Komisi Pemilihan Umum) RI, Hasyim Asy'ari telah melanggar kode etik setelah mengesahkan pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres. Kemudian banyaknya akademisi yang menyuarakan keprihatinan pada demokrasi Indonesia.
"Dari luar negeri dari pengamat-pengamat asing sudah memberi skor negatif terkait kualitas demokrasi Indonesia. Itu semua sudah memperlihatkan bahwa ada kemunduran kualitas demokrasi Indonesia," bebernya.
Tidak hanya dari akademisi, menurutnya banyak tokoh agama juga menyuarakan hal yang sama. Ini dikarenakan pemerintah telah menyimpang dari jalan demokrasi, sehingga semua pihak mendorong agar pemerintah kembali pada jalurnya.
"Ada keprihatinan yang mendalam bahwa nilai-nilai moral saat ini telah digadaikan. Bahwa nilai-nilai etika seolah-olah telah diabaikan," pungkasnya.