Gugatan Gambar Risma di Baliho Eri-Armuji Dinyatakan Gugur

Sementara itu, kuasa hukum paslon 1, Arif Budi mengaparesiasi keputusan itu. Ia menyebut bahwa sejak awal tak ada pelanggaran dalam pemasangan foto Risma. Arif mengatakan bahwa kubu Machfud Arifin-Mujiaman sudah mendapat penjelasan dari KPU RI, yang membolehkan dan tidak mempersalahkan gambar Risma di APK.

“Sejak awal, memang paslon nomor 2 ini mempermasalahkan gambar Bu Risma. Saat di KPU Surabaya sudah debat. Lalu di bawa ke KPU Jatim. Tak puas di bawa ke KPU RI," kata dia dalam rilis, Selasa (27/10/2020).

"Dan KPU RI sudah memberikan penjelasan tidak melanggar aturan dan membolehkan gambar Bu Risma di APK. Tak puas lagi akhirnya membawa gugatan ke bawaslu,” dia menambahkan.

Menurut Arif, poin yang dimasalahkan oleh paslon 2 juga tak berdasar. Sebab, APK sudah diatur dalam dalam Pasal 24 ayat (3) dan Pasal 29 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

“Intinya tidak melanggar aturan jika kepala daerah fotonya di pasang di APK selama kepala daerah tersebut masuk dalam pengurus partai. Kan kita tahu jika Bu Risma itu pengurus partai. Tingkat DPP PDI Perjuangan lagi,” tegas dia.

Sebagai tim kuasa hukum dari pasangan Eri-Armuji, ia mengaku perlu meluruskan hal ini. Alasannya, meski tak menjadi tergugat, mereka masuk pihak terkait karena ada gambar Risma di APK pasangan itu.

“Sidangnya sampai delapan kali. Banyak saksi-saksi yang didatangkan dan mengeksplor saksi-saksi tersebut. Dan akhirnya Bawaslu memutuskan menolak gugatan tersebut,” pungkasnya.