Gubernur Khofifah Sebut Iuran Sekolah Hanya Boleh Lewat Komite

Khofifah menjelaskan, tak semua kebutuhan penyelenggaran pendidikan dapat dipenuhi oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Dalam melakukan proses pendidikan dibutuhkan peran serta masyarakat, dalam hal ini komite sekolah.  

"Nah ketika ada tambahan kebutuhan-kebutuhan penyelenggaraan pendidikan terutama terkait ekstra kulikuler termasuk di dalamnya adalah apa yang terkait dengan kompetensi siswa termasuk juga adalah berbagai olimpiade nasional dan internasional ada proses yang harus disiapkan, maka kemudian komite berikhtiar (menggalang) sumbangan," ujarnya. 

Komite sekolah menggalang dana atau sumbangan untuk kebutuhan yang belum tercover Pemerintah. Namun demikian, bantuan tersebut harus bersifat sukarela dan tidak diwajibkan. 

"Bantuan yang dilakukan oleh komite harus dasar sukarela tidak ada yang mewajibkan, apalagi diwajibkan pada angka sekian," ungkap dia. 

Sumbangan tersebut harus berdasarkan perencanaan yang kredibel. Kemudian tujuannya juga harus jelas. 

"Kemudian ada pengawasan, maka berita acara pada saat rapat komite termasuk diketahui oleh kepala sekolah dan dilaporkan kepada kepala dinas Pemerintah Provinsi," tutur dia.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya, Aries Agung Paewai menyebut, penandatanganan pakta Integritas itu dilakukan usai ramai soal pungli yang terjadi di sekolah. Sehingga, pakta integritas ini menjadi komitmen seluruh kepala sekolah agar tidak melakukan pungutan liar. 

"Ibu Gubernur menginisiasi jangan lagi ada terjadi seperti ini. Semua punya komitmen, yang jelas semua harus memiliki pakta integritas, baik itu sekolah maupun komite," 

Menurutnya, sesuai Permendikbud 75 tahun 2016 tidak boleh ada sumbangan yang sifatnya menarget atau menyebut angka. Semua harus sesuai keikhlasan yang dilakukan orang tua. 

"Maka dengan pakta integritas akan terlihat, jelas mana tugas-tugas komite mana tugas-tugas kepala sekolah. Dari itu lah menjadi tugas mereka, harus menjaga itu," tutur dia. 

Bila ada kepala sekolah yang tak menjalankan ini, maka akan diberi sanksi. Mulai dari sanksi satu hingga sanksi pemecatan.

"Kalau mereka keluar dari role itu maka konsekuensi nya berikan sanksi, apakah sanksi kedua ketiga sampai sanksi pemecatan," kata Aries. 

Dirinya menyebut ada banyak laporan mengenai pungutan di sekolah. Namun, setelah dicek ternyata tidak banyak yang menyerahkan bukti adanya pungli. 

"Kita kan minta kalau ada laporan tolong dilengkapi datanya, nama orang yang pungli ada bukti, kalau ada bukti maka kita proses. Di PNS ada proses disipilin. Tapi setelah kita minta gak ada feedback," pungkas dia.