Gerakan Arek Suroboyo Menuntut 'Adili Jokowi'
Surabaya, IDN Times - Selain tulisan 'Adili Jokowi' bertebaran di sudut-sudut tembok Kota Surabaya, ternyata juga ada aksi dengan tema isu serupa yakni 'Adili Jokowi'. Aksi tersebut digelar di depan Polda Jawa Timur Jalan Ahmad Yani Surabaya, Jumat (7/2/2025).
Massa aksi tersebut mengatasnamakan dirinya Gerakan Arek Suroboyo. Mereka menggunakan pakaian serba hitam, membawa bendera hingga spanduk bertuliskan 'Adili Jokowi' dan poster dengan tulisan ‘Jokowi Masuk Finalis Pemimpin Terkorup versi OCCRP’. “Adili Jokowi! Adili Jokowi! Adili Jokowi!,” teriak massa aksi.
Korlap aksi Yusa’ Firmansyah mengatakan, aksi itu dilakukan untuk menuntut pertanggungjawaban Presiden RI Ke-7 Joko 'Jokowi' Widodo, terutama soal dugaan pelanggaran hukum selama Jokowi menjabat.
"Penegakan hukum terkesan menjadi politik kekuasaan, seperti dalam hal pembungkaman kritik sipil dan media massa,” ujarnya.
Yusa' menyebut, selama memimpin, Jokowi dianggap hanya mementingkan urusan ekonomi. Sementara penegakan hukum dianggap gagal.
"Misalnya, ambisi Jokowi menggenjot berbagai Proyek Strategis Nasional (PSN) yang mengutamakan kepentingan investor, tetapi mengabaikan kepentingan publik atau keadilan yang lebih luas,” kata dia.
Terlebih, pembangunan di masa kepemimpinan Jokowi kerap kali menimbulkan konflik agraria. Pembangunan sering mengabaikan aspirasi masyarakat.
“Konflik agraria terus meletus, dan banyak terjadi di area proyek strategis nasional (PSN), seperti di Ibu Kota Nusantara (IKN), Rempang, dan Pantai Indah Kapuk 2 (PIK 2),” turur dia.
Tak hanya kasus dugaan korupsi, kebijakan pemerintah yang dianggap merugikan rakyat juga menjadi sorotan dalam aksi ini. Para demonstran menuntut pengusutan kebijakan-kebijakan yang berdampak negatif, termasuk proyek pagar laut di berbagai daerah serta kelangkaan LPG 3 kg yang dinilai menyulitkan masyarakat kecil.
Tak cuma itu, massa aksi juga menyoroti soal tindakan represif aparat penegak hukum di era Jolowi. Terlebih tindakan represif dilakukan terhadap masyarakat yang berbeda sikap dengan pemerintah.
“Keamanan dan perlindungan bagi masyarakat menjadi semu dengan sikap represif aparat penegak hukum terhadap warga yang berbeda sikap dengan pemerintah," katanya.
"Sebaliknya, berbagai kasus lama seperti pelanggaran HAM berat masa lalu yang menjadi utang untuk dituntaskan justru terus dihadapkan pada ketidakpastian,” lanjutnya.
Massa aksi pun mendesak institusi Polri untuk mengusut dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan Jokowi dan keluarga. Mereka meminta Polri bertindak profesional, independen, dan berani.
“Meminta Polri untuk kembali menjadi polisi rakyat yang independen dan berpegang teguh pada konstitusi sebagai pelindung dan pengayom yang tidak berpihak pada siapa pun selain pada hukum, kebenaran, dan keadilan,” pungkas Yusa’.
