Galakkan Pembangunan di Jatim, Pemprov Janji Tidak Ada Konflik Agraria

Menanggapi hal tersebut, Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak, menegaskan komitmennya bahwa percepatan pembangunan di Jatim tidak akan memicu konflik agraria. Langkah permulaan untuk mencegah hal tersebut adalah pembentukan gugus tugas reforma agraria.

“Ini komitmen dari Ibu Gubernur (Khofifah) untuk menerapkan reforma agraria seperti apa yang dilakukan Pusat,” kata Emil usai rapat di Grahadi, Surabaya, Kamis (26/12).

Menurut Emil, regulasi yang mengatur tentang pertanahan sudah berpihak kepada para pemilik tanah. Dengan kata lain, pemerintah dan investor tidak bisa berbuat sesuka hati demi mendapatkan lahan.

“Kami meyakini bahwa undang-undang yang ada sudah mengatur proses yang sangat baik bagi warga yang memungkinkan memiliki lokasi terkait pembangunan infrastruktur. Makanya jangan dilihat itu sebagai konflik, tapi dilihat itu sebagai partisipasi masyarakat untuk pembangunan,” papar dia lebih lanjut.

Apa yang Emil ingin sampaikan adalah partisipasi masyarakat sangat penting untuk mengejar pembangunan di daerah Timur pulau Jawa. Oleh sebab itu, dia berjanji akan memperlakukan secara hormat masyarakat yang turut berpartisipasi dalam mengejar ketertinggalan kawasan.

“Kami menghargai dan menjaga baik warga yang terdampak. Di sisi lain, bagaimana pun pemerintah juga harus mengayomi masyarakat. Bagi mereka yang berkorban, nanti posisinya akan kami muliakan,” tutup Emil.