Epidemiolog Sebut Jatim Sedang Menuju Gelombang Kedua COVID-19
Surabaya, IDN Times - Pakar Epidemiologi Universitas Airlangga (Unair), dr. Windhu Purnomo melihat kondisi pandemik COVID-19 di Jawa Timur (Jatim) sedang menuju gelombang kedua. Sebab tambahan terkonfirmasi positif virus SARS CoV-2 tiap harinya mencapai 700-800 kasus.
Terbukti, data Satgas Penanganan COVID-19 Jatim menyebut ada 803 kasus baru pada Sabtu (26/12/2020) yang membuat kumulatif positif 80.010 kasus. Rinciannya, sebanyak 68.389 atau 85,48 persen sembuh, 5.535 atau 6,92 persen meninggal dunia dan 6.086 atau 7,06 persen dirawat.
"Sedang masuk puncak kedua untuk Jatim. Kalau Indonesia malah belum," ujarnya.
1. Bisa capai 9 ribu kasus aktif pada awal Januari
Windhu memprediksi kasus corona di Jatim masih berpeluang bertambah hingga awal tahun. Dia menyebut bahwa saat ini sedang menanjak yang membuktikannya ialah kasus aktif mencapai enam ribuan. Bahkan pada sekitar 9-10 Januari 2021 bisa bertambah dua ribu kasus lagi.
"9-10 Januari (bisa) menjadi 8-9 ribu. Mudah-mudahan ini tidak tercapai kalau diantisipasi. Kalau liburan panjang ini tidak diantisipasi dengan baik ya langsung naik," kata dia.
2. Dampaknya ke rumah sakit akan terbebani dan membuat angka kematian tambah
Capaian 9000 kasus pada awal Januari di Jatim, lanjut Windhu, apabila penambahan kasus harian yang mencapai 700-800 kasus tidak dihentikan. Jika itu terjadi, maka berdampak ke rumah-rumah sakit rujukan COVID-19.
"Rumah sakit akan terbebani, akhirnya jumlah kematian juga akan meningkat. Jatim tertinggi di indonesia di antara semua provinsi (kematiannya)," bebernya.
"Kita 6,9 persen CFR (Case Fatality Rate), DKI satu koma, Jabar satu koma, Jateng empat koma dan nasiobal dua koma," ungkap Windhu.
3. Pemerintah harus tegakkan Perda dan Perwali
Harusnya, kata Windhu, pemerintah tidak sekadar mengimbau saja. Pencegahan semestinya di bawah kontrol pemerintah. Apabila ada pelanggaran protokol kesehatan perlu diberi hukuman. Karena sekarang ini, menurutnya sudah ada payung hukum.
"Kan sudah ada Perda, Perwali itu digunakan," tegasnya.
4. Pemerintah perlu perbanyak testing dan masifkan tracing
Pihaknya menyoroti, selama ini memang penegakkan hukum untuk penanganan COVID-19 tidak tegas dan kurang konsisten. Ditambag lagi kebijakan pemerintah pusat dengan daerah yang kurang sejalan.
"Lemah (penegakkan hukum), kasus meningkat bukan soal kebijakan daerah, pusat juga masih adakan libur. Mestinya biasa aja. Itu contoh kebijakan membatasi pergerakan gak serius," ucapnya.
"Kebijakan pusat juga penting, karena membenani daerah, karena rekreasi kan ke daerah. Efek kebijakan pusat mempengaruhi kondisi daerah," dia menambahkan.
Selain penegakkan hukum, testing dan tracing juga disoroti Windhu. Sejauh ini tracing Jatim berlaku satu banding delapan. Artinya setiap kasus positif akan dites kontak eratnya maksimal ke delapan orang. Padahal idealnya kontak erat itu 20-30 orang.
"Kalau tracingnya gak jalan yang ketemu sedikit. Padahal yang di bawah permukaan besar banget itu," kata dia.