Empat Desa yang Hilang karena Lapindo Dipastikan Tak Dapat Dana Desa

14 Nov 2019, 11:06 WIB

Tanggul panahan lumpur Lapindo di Kecamatan Porong, Sidoarjo. IDN Times/Fitria Madia

Surabaya, IDN Times - Desa fiktif ramai diperbincangkan oleh khalayak umum. Isu itu mulanya dilontarkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani di hadapan Komisi XI DPR RI. Ia menuding ada desa baru seiring meningkatnya alokasi dana desa dari tahun ke tahun.

Apabila merujuk pada desa fiktif, di Jawa Timur (Jatim) ada empat desa yang hilang. Desa itu berada di Kabupaten Sidoarjo. Semua penduduknya harus pindah karena terdampak semburan lumpur panas lapindo.

Empat desa yang hilang tersebut antara lain, Reno Kenongo Kecamatan Porong, Ketapang dan Kedungbendo Kecamatan Tanggulangin, serta Besuki Kecamatan Jabon.

1. Sempat dapat kucuran dana desa

Lokasi semburan lumpur Lapindo di Kecamatan Porong, Sidoarjo. IDN Times/Fitria Madia

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Jawa Timur Mochammad Yasin pun membenarkan empat desa tersebut sudah hilang. Dana desa juga sempat dikucurkan. Yaitu tahun 2015 dan 2016.

"Tapi karena desanya sudah tidak bisa menggunakan jadi uang itu silpa (dikembalikan)," ujarnya, Kamis (14/11).

"Sejak 2017 sudah tidak dikucurkan lagi. Transfernya hanya sampai kabupaten. Oleh kabupaten tidak dikucurkan ke desa," tambah Yasin.

2. Karena kode desa masih ada

Bangunan rumah tampak hancur karena semburan lumpur Lapindo. IDN Times/Fitria Madia

Alasan pemerintah pusat masih mentransfer dana empat desa yang hilang ke Pemkab Sidoarjo bukan tanpa dasar. Pasalnya, sampai sekarang memang kode desa itu masih ada.

Jadi secara normatif, desa itu masih ada. Sementara yang bisa menghapus kode desa itu pemerintah pusat melalui keputusan Menteri Dalam Negeri (Mendagri). Pemprov pun tak tinggal diam. Pihaknya mendapat laporan kalau pemkab telah usul adanya penataan ulang desa di Sidoarjo.

"Mengusulkan sejak awal 2018 untuk penghapusan empat desa itu. Pemprov juga sudah melakukan pembahasan, karena pemerintah pusat juga butuh kajian butuh pertimbangan," terang Yasin.

3. Pemprov Jatim minta ada penataan ulang desa di Sidoarjo

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Jawa Timur Mochammad Yasin saat di ruang kerjanya. IDN Times/Ardiansyah Fajar

Terbaru, pemprov juga telah melayangkan surat gubernur ke pemerintah pusat pada 30 September lalu. Isi surat tersebut ialah agar segera dilakukan penataan ulang desa yang terdampak lumpur lapindo.

"Bahkan di surat itu tidak hanya sekadar usul penghapusan empat desa, tapi juga 15 kelurahan yang terdampak. Ditata ulang karena ada yang tinggal separuh. Mungkin nanti akan ada penggabungan," jelas Yasin.

Sekadar diketahui empat desa yang hilang ini penduduknya sudah tidak tinggal di sana. Tapi tinggal di sekitar desanya. Untuk KTP-nya, mereka masih terdaftar sebagai warga desa sebelumnya.

"Pemerintahannya masih ada, PJ kepala desa masih ada, aparat pemdes masih ada," kata Yasin.

4. Di Jatim 7.724 desa, tidak bertambah dan tidak ada alokasi ke desa fiktif

Bangunan di sekitar semburan lumpur Lapindo. IDN Times/Fitria Madia

Tak lupa, Yasin memastikan di Jatim tidak ada desa fiktif penerima dana desa. Sejak dikucurkan tahun 2014, desa di Jatim tidak bertambah, yaitu 7.724 desa.

"Misalnya karena ada dana desa terus desanya bertambah. Untuk jawa timur gak ada. Kita gak ada penambahan desa semenjak dana desa dikucurkan," pungkasnya.

Sebelumnya, Sir Mulyani menyebut munculnya desa baru tak wajar. Karena dari laporan yang ia terima, terdapat desa baru yang tidak berpenduduk. Parahnya, desa itu juga mendapatkan guyuran dana dari pemerintah pusat.

Oleh karena itu, Sri meminta agar pengawasan terhadap distribusi dana desa di 2020 bisa lebih diperketat. Mengingat, alokasi yang diberikan di tahun mendatang angkanya jauh lebih besar, yakni mencapai Rp72 triliun.