Surabaya, IDN Times - Eks Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Surabaya, Muhammad Kholid Assyadulloh kini ditunjuk menjadi Ketua Badan Pemenangan Pemilu DPD II Partai Golkar Surabaya. Saat ini dirinya masih menunggu surat keputusan (SK) resmi dari DPD partai.
"Iya (benar), tapi SK-nya belum ada, yang tahu Mas Thoni (Arif Fathoni, Ketua Golkar Surabaya) kalau itu," ujarnya saat dihubungi, Senin (19/10/2020).
Walaupun belum mendapat SK, Kholid menjadi bagian penting dalam Pilkada Surabaya 2020. Nah, pada kontestasi lima tahunan ini, partai berlambang pohon beringin mengusung Machfud Arifin-Mujiaman. Selain itu, dia juga mematangkan persiapan Pemilu 2024 mendatang.
"Lebih ke pemenangan pemilu dan menyiapkan hal-hal strategis lainnya," kata dia.
Kholid sendiri mengaku bergabung dengan Golkar setelah merampungkan permasalahannya di KPU Surabaya. Baginya, untuk mengabdi ke bangsa dan negara banyak jalan yang bisa ditempuh. Tidak selalu menjadi penyelenggara, tapi juga bisa di partai politik.
"Intinya mengabdi bisa lewat jalur manapun, karena saya sudah tidak memenuhi sebagai penyelenggara, lewat partai politik juga tidak masalah," ucapnya.
Sebelumnya, Ketua majelis sidang DKPP Dr. Alfitra Salam memutuskan sanksi kepada Kholid, 8 Juli 2020. Kholid terbukti melanggar pasal 2, pasal 3, pasal 7 ayat (3), pasal 12 huruf b dan huruf c dan pasal 15 huruf a Peraturan DKPP RI Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum. Ia juga telah melanggar pasal 90 ayat 1 huruf c PKPU Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum.
Pada perkara ini, Kholid diadukan oleh mantan Anggota PPK Mulyorejo, Nanik Lindawati. Kholid yang menjabat sebagai Komisioner KPU Surabaya Divisi Teknis Penyelenggaraan dilaporkan karena dianggap menyalahgunakan kekuasaan sebagai anggota KPU untuk mendekati Nanik hingga menikahinya secara siri.