Dua Bulan Tidak Gajian, Seluruh OPD Jember Lembur Bahas Rencangan APBD

Terkait target pengisian data, Hendy mengatakan, tahap pertama pihaknya harus menyelesaikan pengisian data anggaran wajib dan mengikat.

"Data tersebut menjadi dokumen yang tertuang dalan peraturan kepala daerah, agar gaji dan honor pegawai di lingkungan Pemkab Jember segera cair," katanya.

Selanjutnya, pihaknya harus menyelesaikan pengisian data untuk mempercepat pembahasan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Jember tahun anggaran 2021.

"Karena itu, kepala OPD dan stafnya harus memasukkan data dan informasi yang akan digunakan untuk membuat dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Jember dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)," ujarnya.

Hendy telah meminta kepada seluruh OPD untuk terlibat dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) pada APBD tahun anggaran 2021. Semua dituntut menyelesaikan persoalan APBD, meski harus bekerja di hari libur.

"Kepala OPD dan staf masih harus bekerja saat hari libur, Sabtu dan Minggu," ujarnya.

Sebelumnya, Pemkab Jember di era kepemimpinan Faida hanya mengandalkan Perkada APBD lewat persetujuan gubernur yang terus diperbaharui secara periodik. Sebab selama 2020 Pemkab Jember bersitegang dengan DPRD hingga tidak memiliki APBD.

Perkada APBD tersebut digunakan untuk memenuhi hak gaji para pegawai dan untuk pos belanja rutin atau mendesak. Hanya saja, APBD secara Perkada hanya bisa dilakukan untuk jangka waktu maksimal 3 bulan.

Memasuki tahap kepemimpinan bupati baru sejak Februari 2021, kali ini Hendy memutuskan mempercepat pembahasan rancangan APBD. Pihaknya belum bisa bekerja optimal selama Jember belum memiliki APBD.

“Sudah seharusnya kita siap untuk melayani masyarakat Jember,” ujarnya