Surabaya, IDN Times - Bangunan Lingkungan Pondok Sosial (Liponsos) Keputih Surabaya disebut sudah tidak layak oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya. Mereka mendesak diadakannya renovasi besar-besaran di sana. Padahal, tidak ada alokasi anggaran untuk perbaikan Liponsos dalam Anggaran Pendapatan, dan Belanja Daerah (APBD) 2020.
Dari hasil inspeksi mendadak yang dilakukan oleh Komisi D, banyak kerusakan yang terjadi di bangunan Liponsos Surabaya seperti plafon yang jebol dan lantai pecah atau terkikis. Selain itu, bangunan yang berkapasitas 600 orang tersebut tak bisa lagi menampung para penghuni yang jumlahnya lebih dari 1000 orang.
Untuk itu, Ketua Komisi D DPRD Kota Surabaya, Khusnul Khotimah meminta agar Pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang (DPRKPCKTR) segera merenovasi bangunan tersebut.
"Kita prioritaskan karena kondisi bangunan sudah cukup lama, Liponsos sendiri berdiri pada 1996 renovasi butuh peremajaan dalam bangunan," ujarnya usai rapat temu dengar pendapat di kantornya, Selasa (14/1).
Kepala UPT Liponsos Keputih Surabaya, Sugianto menjelaskan, sebenarnya bangunan Liponsos sempat direnovasi pada tahun 2017. Dari renovasi tersebut barak A, B, D, dan E sudah dibenahi. Kondisi bangunan juga dinyatakan masih prima hingga saat ini.
"Tinggal barak C saja yang belum. Barak C itu lah yang dilihat kondisinya oleh dewan sudah tak layak," tuturnya saat ditemui di kesempatan yang sama.
Dalam rapat temu dengar pendapat, salah satu perwakilan DPRKPCKTR menjelaskan bahwa tidak ada anggaran renovasi Liponsos dalam APBD 2020. Mereka pun akan berusaha mencarikan dana dari sisa lelang yang akan dilakukan sepanjang awal 2020.
"Gak apa-apa karena waktu itu mungkin Surabaya sedang ada prioritas tapi prinsip memang kita menyayangkan ada bangunan yang luput dari anggaran," sahut Khusnul.
Khusnul pun meminta agar DPRKPCKTR dapat segera mendesain renovasi bangunan dan membuat rancangan anggaran. Sehingga, anggaran tersebut dapat diajukan dalam Perubahan Anggaran Keuangan (PAK). Ia juga meminta anggota Komisi D mengawal segala proses tersebut.
"Saya minta ini menjadi atensi khusus di komisi D untuk selanjutnya Dinas Cipta Karya dan Dinas Sosial untuk sama-sama berkomitmen bersepatakan menentukan desain dan kehutuhan-kebutuhan. Karena penghuninya semakkn banyak dan kondisinya memperihatinkan," pungkasnya.