Dishub Sebut  Angkutan Mudik di Jatim Landai, Pemudik Cenderung Turun

Surabaya, IDN Times - Dinas Perhubungan Jawa Timur (Dishub Jatim) menyebut angkutan masa mudik Lebaran 2025 kali ini cenderung landai dibanding tahun-tahun sebelumnya. Bahkan, pemudik cenderung menurun.

Kepala Dishub (Kadishub) Jatim, Nyono mengatakan, puncak mudik di Jawa Timur terjadi pada Jumat (28/3/2025) kemarin. Namun, sejauh ini baik di Terminal, Pelabuhan, Stasiun maupun Bandara penumpang landai-landai saja.

"Jadi kan kemarin tanggal 28 (Maret 2025) itu adalah puncak mudik, Ya puncak mudik kita relatif lenggang saja, tidak ada penumpukan penumpang," kata Nyoni ditemui usai acara pemberangkatan mudik gratis di depan Kantor Dishub Jatim, Sabtu (29/3/2025).

Penumpukan penumpang hanya terjadi di Pelabuhan Ra'as, Kabupaten Sumenep dan Pelabuhan Jamrud Selatan, Kota Surabaya. Namun, hal itu tak berlarut lama. 
"Kemarin ada penumpukan penumpang di Ra'as tapi sudah selesai di pelabuhan Ra'as, kemudian di pelabuhan Surabaya di Jamrud Selatan sudah ada di Masalembu sudah terangkut semua, jadi efektif menurut saya darat, laut, udara,kereta landai enggak ada masalah," ungkap Nyono.

Ia menyebut, berdasarkan data Survei Badan Kebijakan Transportasi Kementerian Perhubungan (Kemenhub) jumlah pemudik tahun ini secara nasional turun sekitar 25 persen dibanding tahun lalu. Tahun lalu jumlah pemudik 193,6 juta, tahun ini menjadi 146 juta.

"Di Jawa Timur (jumlah pemudik), turun juga turun juga sekitar 25 persen yang masuk ke Jatim," kata Nyono.

Menurut Nyono kebijakan Work From Anywhere (WFA) atau kerja dari mana saja bagi aparatur sipil negara (ASN) dan BUMN mempengaruhi jumlah hal tersebut. Waktu libur yang panjang membuat pemudik terdistribusi mudik di waktu yang berbeda.

"WFA itu juga berpengaruh karena apa Karena puncak itu sebaiknya kita dispersi, kita ratakan sehingga tidak ada puncak ya supaya merata semua," ujar Nyono.

Sarana dan prasana mudik tidak boleh terjadi penumpukan penumpang karena akan menimbulkan dampak negatif. Oleh karena itu, sebisa mungkin kebijakan dibuat agar masyarakat bisa mudik di waktu yang berbeda. "Kemampuan prasarana kita itu tidak boleh pada posisi yang pick, manusia yang dari satu titik satu waktu bergerak bersama-sama itu akan terjadi bencana, ya jangan sampai terjadi, sehingga itu akan kita usahakan untuk kita ratakan," pungkas dia.