Dikunjungi KKP, Nelayan Banyuwangi Keluhkan Benur hingga Tambang

Salah satu nelayan asal Desa Gerajakan, Kecamatan Purwoharjo, Saleh, berharap bisa kembali menangkap benih lobster (benur) yang dilarang okeh pemerintah.

"Sebelum ada benur, kami menyekolahkan anak susah, jangankan ke SMA, ke SMP saja sulit," kata Saleh dihadapan anggota dewan dan KKP.

Saleh kemudian mengilustrasikan kondisinya saat bisa menangkap benur dibandingkan kondisi saat dilarang menangkap benur. Ilustrasi tersebut dia sampaikan saat berdialog dengan anaknya di rumah.

"Saya ini bapakmu, ada benur, kamu harus sekolah setinggi tingginya. Kalau gak ada benur, kamu berhenti sekolah nak, gak kuat bapakmu biayai," kata Saleh.

Selain itu, Nelayan Pancer, Kecamatan Pesanggaran, Suprapto berharap agar anggota dewan dan KKP bisa meninjau kondisi nelayan di kawasan pertambangan emas yang ada di sana. Suprapto khawatir aktivitas pertambangan emas dinilai bisa mengancam lingkungan laut sehingga mengancam mata pencaharian nelayan dalam mencari ikan.

"Sekarang jumlah nelayan sudah mulai berkurang. Sementara di sana aktivitas pertambangan dan kabarnya mau melakukan pelebaran kami mohon bisa di cek," kata Suprapto.

"Kami menolak, demi laut kita, agar masyarakat bisa sejahtera. Kami sudah dua bulan memperjuangkan. Saya hanya nelayan biasa," tambahnya.

Salah satu nelayan Pantai Satelit Muncar, Andi berharap ada bantuan pembangunan penahan ombak break water agar perahu perahu yang bersandar bisa lebih awet.

"Nelayan di TPI satelit, mohon dibuatkan break water agar perahu kami semakin awet, karena selama ini yang biasa bisa dipakai 10 tahun, jadinya hanya 5 tahun karena sering terkena gelombang air laut saat berlabuh," kata Andi.

Selain itu, para nelayan juga mengeluhkan akses pengurusan asuransi jiwa nelayan serta akses permodalan yang tepat.

Menanggapi persoalan penangkapan benur, Dirjen Perikanan Tangkap, KKP Mochtar Zulfikar menyampaikan perkembangan saat ini. Kebijakan larangan penangkapan benur sedang ditinjau ulang dan sedang memasuki tahapan konsultasi publik bersama para pakar maupun praktisi

"Saat ini kita lagi mereview ada 29 kebijakan yang dapat tanggapan publik, dan selanjutnya akan dilakukan konsultasi publik. Kemarin sudah yang kedua, dari pakar, pelaku. Jadi kami belum bisa jawab," katanya.

Sementara terkait kekhawatiran nelayan terhadap aktivitas pertambangan emas, Zulfikar meminta kepada Dinas Lingkungan Hidup untuk bisa memberi informasi apakah aktivitas pertambangan emas memiliki dampak terhadap laut.

"Banyak hal yang menjadi penyebab berkurangnya ikan, dari DLH mungkin bisa kasi informasi. Bagaimana eksplorasi itu, dampaknya bagi nelayan Muncar, Pancer," ujarnya.

Untuk persoalan break water, dia meminta agar nelayan melalui kelompok mengajukan permohonan secara formal terlebih dahulu.

"Soal break water bisa diajukan secara formal, sebelum kita cek dan tindak lanjut di lapangan, apakah ada alternatif tempat lain, atau memang harus dipasang break water," kata Zulfikar.

Sementara itu, terkait keluhan akses permodalan hingga asuransi, pihaknya bakal membangun unit di kawasan Muncar sebagai pusat informasi dan pengurusan asuransi maupun permodalan.

"Secara konkrit pada awal Maret 2020 akan bikin gerai asuransi, kerjasama dengan dinas, kami akan adakan sosialisasi, serta datangkan pihak perbankan untuk informasi KUR. Sebenarnya banyak program yang kami luncurkan tapi tidak dimanfaatkan, karena nelayan tidak tahu," ujarnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi IV, DPR RI Hasan Aminuddin menyampaikan, dalam kunjungan tersebut, para nelayan diminta menyampaikan sejumlah keluhan yang berkaitan dengan aktivitas melaut.

Terkait masalah nelayan yang khawatir dengan aktivitas pertambangan, pihaknya akan meninjau kawasan pertambangan emas di Pesanggran.

"Anggota dewan ini perlu di ajak ke sana, agar tahu keadaannya," ujarnya.

Sementara itu, saat melihat kondisi di Muncar dia menilai perlu adanya perbaikan sejumlah fasilitas publik, seperti perluasan jalan dan membuat saluran drainase. Sementara bila nelayan mengalami kesulitan akses rumpon, bisa menyampaikannya.

"Waktu saya lihat tadi, jalan perlu diperluas, bangun drainase. Silahkan apa yang ingin disampaikan. Kunjungan kami spesifik ke Riau, Jambi, dan Jawa Timur. Kami menjemput aspirasi, kemudian melakukan pengawasan sejauh mana manfaat APBD dan APBN," katanya.