Di Hadapan Pedemo, Pemkab dan DPRD Lamongan Tolak UU Cipta Kerja

Tak hanya menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja, politikus asal partai PKB tersebut juga menandatangani surat pernyataan yang isinya mendesak pemerintah mengeluarkan Perppu, mencabut Omnibus Law UU cipta kerja, membentuk tim advokasi dalam pengawalan judicial review di Mahkamah Konstitusi. "Secepatnya kita akan bentuk tim advokasi dan mengawalnya," jelasnya. 

Amir salah satu Kordinator aksi mengatakan, pihaknya dan seluruh mahasiswa asal Lamongan bakal mengawal tuntas advokasi yang dibentuk oleh DPRD. Jika dikemudian hari pembatalan tersebut urung dilakukan, maka mahasiswa akan kembali menggelar aksi unjuk rasa dengan masa yang lebih besar lagi.

"Kami menganggap jika UU Cipta Kerja itu tidak dibatalkan maka secara masyarakat Lamongan khususnya petani dirugikan, sebab ada poin-poin di dalamnya yang kita anggap tidak berpihak kepada rakyat," jelasnya.

Menurutnya, pemerintah pusat dan DPR telah melakukan penghianatan terhadap rakyat Indonesia dengan mengesahkan Undang-undang Cipta Kerja yang kontroversial.

“Dalam hal ini dapat kita lihat bahwasanya pemerintah tidak sedikitpun mempertimbangkan suara rakyat dan bahkan pemerintah tidak menghiraukan nasib rakyat  yang sedang hidup dalam baying- bayang kematian COVID-19," pungkasnya.