Denda Pelanggar Protokol Kesehatan Capai Rp1,6 M, Masuk Kas Daerah

Nah, pemberlakuan aturan dan pelaksanaan operasi yustisi ini sudah berjalan sejak 14 September lalu. Rekap data yang diterima IDN Times dari Polda Jatim bahwa pihaknya telah melaksanakan 121.203 operasi di berbagai titik 38 kota/kabupaten hingga 10 Oktober kemarin. Gelar operasi itu menjaring 1.344.172 pelanggar.

"Jumlah teguran 1.344.172 (pelanggar). (Teguran) lisan 1.049.957 dan tertulis 294.215 (pelanggar)," ujar Kabid Humas Polda Jatim, Kombes Pol Trunoyudo tertulis saat dikonfirmasi, Senin (12/10/2020).

Sebanyak 1.344.172 pelanggar yang terjaring, menurut Truno, tidak semuanya diberi sanksi denda. Beberapa di antaranya dihukum membersihkan fasilitas umum (fasum) seperti menyapu atau membuang sampah. Nah, sebagian disanski berupa denda administrasi dengan besaran yang ditentukan sesuai aturan.

"Sanksi kerja di fasum 216.602 (pelanggar). Sanksi denda administrasi 39.145 (pelanggar). Nilai denda Rp1.697.257.000," kata dia.

Selain memberi sanksi hukuman membersihkan fasum dan denda adminsitrasi, perwira dengan tiga melati emas itu membeberkan kalau pihaknya juga telah menutup lokasi usaha yang dinilai bandel. Lokasi-lokasi tersebut dianggap tidak mematuhi protokol kesehatan COVID-19. Seperti menghadirkan kerumunan massa dan buka di atas jam malam.

"Sanksi penutupan sementara tempat usaha di 71 lokasi, sita KTP 38.079 dan kurungan 4 (orang)," beber Truno.

Mengenai denda yang telah terkumpul mencapai Rp1,6 miliar lebih, Kepala Satpol PP Jatim, Budi Santoso menjelaskan bahwa uang tersebut langsung masuk ke kas daerah masing-masing. Apabila dilakukan di wilayah Kota Surabaya, maka hasilnya otomatis ke kas daerah Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya.

"Langsung ke kas daerah masing-masing. Meskipun kami Satpol PP pelaksana operasi yustisi, uangnya ke kas daerah. Kami tidak tahu selanjutnya disalurkan ke mananya," ucap dia ketika ditelepon.

Sementara Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa menyebut pelaksana Perda Nomor 2 Tahun 2020 dan Pergub 53 Tahun 2020 ialah jajaran kepolisian, tentara, pengadilan dan kejaksaan yang dibantu oleh Satpol PP. Setiap operasi yustisi, mantan Menteri Sosial itu memastikan ada jaksa dan hakim yang siap melakukan sidang di tempat bagi para pelanggar.

"Tentu ada jajaran Polri, TNI dan satpol pp. Lima elemen inilah yang melakukan proses penegakkan hukum terutama disiplin lewat operasi yustisi," terangnya usai upacara peringatan Hari Ulang Tahun Jatim ke-75.

Gubernur perempuan pertama di Jatim itu mengakui kalau operasi yustisi berdampak positif pada pengendalian COVID-19. Terbukti, sudah tidak ada zona merah atau dengan tingkat risiko penularan tinggi, Minggu (11/10/2020). Rinciannya 28 kabupaten/kota masuk zona oranye dan 10 lainnya zona kuning.

Namun yang menjadi sorotan ialah tingkat penularan atau rate of transmission (Rt) kembali di atas 1, tepatnya yakni 1,08.  Padahal sebelumnya sempat di bawah 1 lebih dari 14 hari lamanya. Sedangkan kasus aktif Jatim 3.069. Jumlah itu menjadi yang paling sedikit dibandingkan Jawa Tengah 6.322 kasus, Jawa Barat 9.244 kasus dan DKI Jakarta 13.620 kasus.