Demonstran Tolak UU TNI di Malang Marah Tidak Ditemui DPRD
Malang, IDN Times - Demonstrasi menolak RUU TNI kembali terjadi di Kota Malang, kali ini massa dari Aliansi Suara Rakdjat (Asuro) mengepung Kantor DPRD Kota Malang pada Minggu (23/3/2025). Terpantau ratusan demonstran memakai baju hitam-hitam menuntut agar RUU TNI yang terlanjur disahkan agar dibatalkan demi supremasi sipil.
1. Demo yang awalnya damai tiba-tiba jadi rusuh
Massa aksi demo terpantau berkumpul di depan Kantor DPRD Kota Malang sekitar pukul 15.30 WIB, mereka datang membawa spanduk agar TNI ditarik kembali ke barak. Mereka juga berorasi menolak adanya dwifungsi TNI seperti era Orde Baru.
Tapi massa aksi memanas ketika memasuki pukul 18.30 WIB, ada lemparan petasan ke arah gedung DPRD Kota Malang. Tidak hanya itu ada juga lemparan molotov mengarah ke tembok gedung dewan.
"Rusuh itu mulai pukul 18.35 WIB, lempar-lemparan terus membakar. Mobil damkar mau dirusak oleh teman-teman demonstran, yang dilempar petasan, bom molotov, dan batu," terang Wakil Ketua DPRD Kota Malang, Rimzah.
2. Massa aksi marah karena tidak segera ditemui anggota dewan
Tidak hanya melempar petasan dan molotov, massa juga mencoret-coret aspal dan pagar DPRD Kota Malang sebagai bentuk aksi kekecewaan. Pasalnya mereka yang datang sejak sore, tidak ditemui satupun wakil rakyat yang ada di dalam gedung DPRD Kota Malang.
"Kita datang ke sini sejak sore sampai malam, tapi gak ada satupun anggota dewan yang keluar menemui kami. Bahkan katanya mereka katanya mau buka bersama dulu, baru menemui kami. Kami saja belum makan, makanya kami marah," ucap salah satu demonstran bernama Dani.
Setelah demo ini mulai memanas, pihak kepolisian dan TNI kemudian membubarkan demo ini dengan mengerahkan kendaraan water cannon pada pukul 18.41 WIB. Massa aksi demo kemudian membubarkan diri saat aparat kepolisian mulai menekan mundur para demonstran.
3. Berikut 10 tuntutan para demonstran
Para demonstran sendiri sebenarnya menyampaikan 10 tuntutan agar disampaikan DPRD Kota Malang kepada DPRD RI. Kesepuluh tuntutan tersebut diantaranya menolak RUU TNI yang membuka jalan bagi dwifungsi TNI dan melegitimasi campur tangan militer di kehidupan sipil. Menuntut pengesahan RUU Masyarakat Adat untuk melindungi hak-hak masyarakat adat yang selama ini diabaikan. Mengutuk budaya patriarki dan menuntut keterlibatan perempuan yang lebih luas dalam politik dan pengambilan kebijakan.
Menolak keberadaan militer organik dan non-organik serta perusahaan swasta di Papua yang memperparah konflik dan eksploitasi. Menolak segala bentuk militerisasi dalam pemerintahan dan institusi sipil yang menggerus supremasi sipil. Menuntut pencabutan PP Nomor 42 Tahun 2021 yang mempercepat perampasan tanah rakyat demi kepentingan elit dan korporasi. Menolak kriminalisasi aktivis agraria dan menuntut penarikan aparat dari konflik agraria yang semakin merugikan rakyat kecil.
Mengutuk praktik otokratik legalisme yang membatasi hak rakyat atas informasi dan menuntut keterbukaan informasi kepada publik. Menuntut pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme serta pengesahan RUU Perampasan Aset agar kekayaan hasil korupsi dikembalikan kepada rakyat. Menuntut Tragedi Kanjuruhan agar diakui sebagai pelanggaran HAM serta negara memenuhi hak-hak korban dan keluarganya.
