Surabaya, IDN Times - Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) Jawa Timur menyatakan kekecewaan terhadap Ketua DPRD Jatim, Musyafak Rouf, yang dinilai tidak serius mendengarkan tuntutan massa aksi, Rabu (11/2/2026).
Pantauan di lokasi, Musyafak sempat keluar menemui mahasiswa yang berunjuk rasa di depan Gedung DPRD Jatim. Namun, pertemuan tersebut berlangsung singkat, kurang dari 10 menit. Setelah itu, ia kembali masuk ke dalam gedung dewan dengan pengawalan.
Koordinator aksi, Rizqi Senja, mengatakan Musyafak tidak memberikan penjelasan saat meninggalkan massa. Padahal, mahasiswa telah meminta agar dilakukan dialog terbuka dengan duduk bersama untuk membahas tuntutan yang dibawa.
“Bahkan dari Ketua DPRD Jawa Timur sendiri benar-benar tidak mau mendengarkan kami. Jadi kami rasa itu salah satu bentuk pengkhianatan DPR Jawa Timur terhadap massa aksi hari ini,” ujar Senja.
Menurutnya, sikap tersebut memperkuat anggapan bahwa ruang aspirasi mahasiswa semakin menyempit. Ia menilai selama ini gerakan mahasiswa kerap dibatasi dan tidak mendapatkan respons yang memadai dari para pemangku kebijakan.
Dalam aksi tersebut, BEM SI Jatim membawa lima tuntutan. Di antaranya terkait status 11 juta peserta PBI yang dinonaktifkan, wacana pilkada melalui DPRD, pengangkatan pegawai MBG menjadi ASN yang dinilai berdampak pada guru honorer, isu deforestasi hutan, serta penangkapan aktivis.
Mahasiswa juga menyoroti satu tahun pemerintahan Prabowo-Gibran yang dinilai lebih banyak menghadirkan kebijakan kontroversial dan kabar buruk bagi masyarakat.
“Sejauh ini gerakan kami seakan-akan dibatasi. Pemerintah berkali-kali menyampaikan banyak kabar buruk kepada rakyat. Kami merasa ini sudah melewati batas, makanya kami bergerak,” kata Senja.
BEM SI Jatim menyatakan akan terus mengawal tuntutan tersebut. Terkait kemungkinan aksi lanjutan, Senja menyebut pihaknya masih akan melakukan konsolidasi internal.
“Untuk aksi lanjutan tentu kami akan konsolidasikan terlebih dahulu. Yang pasti, gerakan di media akan tetap berlanjut,” pungkasnya.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari Ketua DPRD Jatim terkait sikapnya meninggalkan lokasi aksi.