Surabaya, IDN Times - Sejumlah persoalan sosial sedang menjadi sorotan di Jawa Timur (Jatim). Mulai dari meningkatnya kasus Demam Berdarah Dengue (DBD), kepesertaan BPJS PBI yang tidak aktif, hingga dampak bencana hidrometeorologi seperti banjir dan tanah longsor dinilai membutuhkan respons cepat dan terkoordinasi.
Ketua DPD PDIP Jatim, Said Abdullah, mengatakan kader partai di seluruh tingkatan harus peka terhadap dinamika sosial di daerah dan tidak menunggu laporan berlarut-larut sebelum bertindak.
“Ketika rakyat menghadapi persoalan, kader PDI Perjuangan harus hadir. Respons tidak boleh lambat dan harus solutif,” ujar Said, Minggu (15/2/2026).
Selain persoalan kesehatan dan bencana, masyarakat juga mengeluhkan kenaikan harga bahan pokok, bantuan sosial yang belum tepat sasaran, serta layanan publik di sektor pendidikan dan administrasi kependudukan.
Menindaklanjuti hal tersebut, Sekretaris DPD PDIP Jatim, Deni Wicaksono, menyatakan pihaknya akan memperkuat sistem respons cepat melalui pembentukan Call Center Tiga Pilar di daerah yang dipimpin kepala daerah dari PDIP.
Call center tersebut akan menjadi pusat pengaduan masyarakat yang terintegrasi antara struktur partai, fraksi DPRD, dan kepala daerah atau wakil kepala daerah setempat.
“Setiap unsur tiga pilar wajib mempublikasikan nomor layanan aktif sebagai kanal resmi pengaduan masyarakat. Target kami, setiap laporan yang masuk bisa ditindaklanjuti maksimal empat jam,” kata Deni.
Melalui mekanisme ini, PDIP Jatim berharap berbagai persoalan sosial yang muncul di daerah dapat segera direspons secara kolaboratif dan terukur, sekaligus meningkatkan efektivitas pelayanan kepada masyarakat.