Iklan - Scroll untuk Melanjutkan
Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
Dapur MBG di Magetan Mandek karena Urusan Administrasi
Dapur MBG milik Yayasan Assalam di Kecamatan Bendo harus berhenti beroperasi akibat urusan administeasi. IDN Times/Riyanto.
  • Dapur MBG milik Yayasan Assallam di Kecamatan Bendo, Magetan, dihentikan operasionalnya oleh Badan Gizi Nasional karena persoalan administrasi dan perizinan.
  • Selama dua bulan beroperasi, dapur tersebut melayani sekitar 3.200 siswa sebelum akhirnya disuspend akibat belum memiliki lampiran izin bangunan yang memerlukan rekomendasi dari Lanud Iswahjudi.
  • Pemilik dapur mengaku rugi secara finansial dan siap membawa masalah ini ke DPR RI, sementara Satgas MBG Magetan mencatat ada tiga dapur lain yang juga disuspend karena kendala teknis.
Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

Magetan, IDN Times - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Magetan Jawa Timur kembali menjadi sorotan. Salah satu dapur MBG di Kecamatan Bendo harus berhenti beroperasi setelah disuspend oleh Badan Gizi Nasional (BGN).

Dapur milik Yayasan Assallam tersebut sebelumnya sempat melayani ribuan siswa. Namun kini operasional terhenti akibat persoalan administrasi dan perizinan.

1. Sempat layani 3.200 siswa

Tumpukan menu MBG yang disajikan kepada para siswa. IDN Times/Riyanto.

Pemilik SPPG Yayasan Assallam, Tohari (56), mengatakan dapur MBG miliknya sudah beroperasi selama dua bulan sebelum akhirnya dihentikan sementara.

Selama beroperasi, dapur tersebut melayani sekitar 3.200 siswa di wilayah Kecamatan Bendo. Penghentian operasional membuat ribuan siswa kini tak lagi menerima manfaat program makan bergizi gratis.

"Kasihan siswa yang sebelumnya sudah menerima manfaat sekarang berhenti,” ujarnya, Jumat (8/5/2026).

2. Terkendala izin dari Lanud Iswahjudi

Dapur MBG milik Yayasan Assalam di Kecamatan Bendo harus berhenti beroperasi akibat urusan administeasi. IDN Times/Riyanto.

Tohari menyebut penghentian operasional terjadi karena dapur MBG miliknya belum mengantongi lampiran izin bangunan sebagai syarat penerbitan SLHS.

Izin tersebut harus mendapat rekomendasi dari Lanud Iswahjudi lantaran lokasi bangunan berada di kawasan tertentu.

Padahal menurutnya bangunan dapur tersebut bukan bangunan permanen karena dibuat dari panel yang bisa dibongkar sewaktu-waktu.

"Yang dibutuhkan hanya surat lampiran rekomendasi saja,” katanya.

3. Pemilik mengaku siap adukan ke DPR RI

Ilustrasi. IDN Times/Riyanto.

Tohari mengaku sudah mengeluarkan banyak biaya demi mendukung program MBG. Namun hingga kini dapurnya belum bisa kembali beroperasi.

Akibat kondisi itu, para relawan dan pekerja dapur terancam kehilangan penghasilan karena operasional berhenti selama dua bulan terakhir.

Ia bahkan mengaku siap membawa persoalan tersebut ke Komisi III DPR RI jika tidak segera ada kepastian.

Sementara itu, Satgas MBG Pemkab Magetan, Awang Arifandi menyebut dari total 65 SPPG di Magetan, terdapat tiga dapur MBG yang saat ini disuspend karena persoalan teknis dan administrasi. kembali akses tersebut secara terbatas sambil menunggu pembangunan jalur alternatif baru.

Editorial Team