Dana Bansos Diduga Dikorupsi, Kantor Dinsos PPPA Ponorogo Digeledah

Kepala Kejaksaan Negeri Ponorogo, Zhulmar Adhy Surya, membenarkan adanya penggeledahan dan penyitaan dokumen. Tindakan tersebut, kata dia, dilakukan berdasarkan surat perintah penyidikan dan telah mengantongi izin dari Pengadilan Negeri Ponorogo.

“Hari ini kami melaksanakan penggeledahan dan penyitaan sejumlah dokumen yang berkaitan dengan proses penyidikan dugaan korupsi bansos,” ujar Zhulmar.

Meski demikian, kejaksaan belum membeberkan secara terbuka jenis dokumen yang disita maupun dugaan modus korupsi yang tengah didalami, sehingga publik masih menunggu kejelasan arah penyidikan.

Zhulmar mengungkapkan, kasus ini berkaitan dengan penyaluran bansos pada tahun anggaran 2023 hingga 2024. Pada periode tersebut, bansos semestinya menjadi instrumen perlindungan sosial bagi warga rentan. Namun kini, mekanisme penyalurannya justru disorot aparat penegak hukum.

Sejumlah pihak telah dipanggil dan diperiksa sebagai saksi. Penggeledahan dilakukan lantaran dokumen-dokumen penting yang dibutuhkan penyidik disebut tersimpan di beberapa ruangan Dinsos PPPA.

“Ada beberapa ruangan yang kami geledah karena di situ tersimpan dokumen yang relevan dengan perkara,” jelasnya.

Penggeledahan melibatkan tim penyidik pidana khusus (Pidsus) bersama tim intelijen Kejari Ponorogo. Dari kegiatan tersebut, penyidik menyita sejumlah berkas untuk memperkuat alat bukti.

Hingga kini, belum ada pihak yang ditetapkan sebagai tersangka. Kejaksaan menegaskan penyidikan akan terus berlanjut hingga alat bukti dinilai cukup. Publik pun menanti langkah tegas agar kasus dugaan korupsi bansos ini tidak berhenti pada tahap penggeledahan semata.

“Seluruh tindakan ini kami lakukan untuk mencari dan memperkuat alat bukti dalam mengusut dugaan korupsi bansos,” pungkas Zhulmar.