Surabaya, IDN Times - Layanan Bus Trans Jatim didorong untuk menjangkau lebih banyak wilayah di Jawa Timu (Jatim). DPRD Jatim mengusulkan pengembangan koridor secara bertahap di lima Badan Koordinasi Wilayah (Bakorwil), yakni Pamekasan, Jember, Malang, Madiun, dan Bojonegoro.
Usulan tersebut masuk dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Transportasi Publik Terintegrasi yang tengah digodok DPRD Jatim. Regulasi inisiatif legislatif itu diarahkan menjadi payung hukum untuk membangun sistem transportasi umum yang terhubung antardaerah dan antarmoda.
Ketua Komisi D DPRD Jatim, Abdul Halim mengatakan, perluasan Trans Jatim perlu dilakukan agar akses transportasi publik tidak hanya terkonsentrasi di wilayah yang selama ini sudah terlayani. “Ini layak dikembangkan secara menyeluruh di seluruh Jawa Timur. Paling tidak itu di lima Bakorwil. Lima Bakorwil itu Pamekasan, Jember, Malang, Madiun, kemudian Bojonegoro. Itu diharapkan nanti akan ada koridor TransJatim di sana,” ujarnya.
Meski demikian, usulan tersebut masih berupa dorongan dalam pembahasan Raperda. Belum ada kepastian mengenai jadwal pembukaan koridor baru maupun rute yang akan lebih dahulu dikembangkan di lima wilayah tersebut.
Halim menegaskan, pengembangan transportasi publik tidak cukup hanya dengan memperbanyak jalur bus. Pemerintah juga perlu membangun sistem yang saling terhubung agar perjalanan masyarakat dari satu daerah ke daerah lain lebih mudah.
“Nah, dalam hal inilah Raperda ini kita inisiasi untuk sebetulnya tidak hanya secara sektoral atau parsial itu hanya TransJatim saja, tapi ini dikoneksikan, diintegrasikan,” kata politikus Partai Gerindra ini.
Saat ini, Trans Jatim telah melayani sejumlah rute di Jawa Timur, di antaranya Sidoarjo-Gresik, Surabaya-Mojokerto, Mojokerto-Gresik, Gresik-Lamongan, Surabaya-Bangkalan, Sidoarjo-Mojokerto, Lamongan-Paciran, serta Terminal Hamid Rusdi Malang-Batu.
Perluasan layanan ke lima Bakorwil diharapkan dapat membuka akses angkutan umum bagi masyarakat di wilayah yang belum terjangkau koridor TransJatim. Namun, realisasinya membutuhkan perencanaan rute, kesiapan operasional, dan integrasi dengan moda transportasi lain.
Halim menyebut DPRD Jatim telah melakukan studi banding ke sejumlah daerah yang mengembangkan layanan transportasi publik, seperti Trans Jateng, Trans Jogja, dan TransJakarta. Studi tersebut dilakukan untuk mempelajari pengelolaan layanan sekaligus konektivitas dengan angkutan pengumpan atau feeder.
“Kami sudah datangi semua ke sana. Kami sudah studi banding ke sana untuk mendapatkan gambaran secara utuh adanya Trans Jateng, Trans Jogja, TransJakarta. Bahkan sampai connecting ada feeder yang kemudian dipersiapkan oleh mereka,” jelasnya.
Menurut Halim, keberadaan feeder penting agar masyarakat dapat menjangkau halte atau titik keberangkatan bus dengan lebih mudah, kemudian melanjutkan perjalanan ke tujuan akhir tanpa harus bergantung pada kendaraan pribadi.