Iklan - Scroll untuk Melanjutkan
Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
It helps you see more of our articles when you search on Google
Ilustrasi penghitungan upah (freepik.com)
  • FSPMI Surabaya menuntut UMK 2027 minimal Rp6.035.680, setara Kebutuhan Hidup Layak 2026, kepada Wali Kota Surabaya dan Gubernur Jawa Timur.

  • FSPMI mencatat UMK Surabaya 2026 sebesar Rp5.288.796, masih tertinggal Rp746.884 per bulan dari KHL Rp6.035.680.

  • Menurut simulasi FSPMI, formula kenaikan UMK 2027 tetap di bawah KHL; organisasi mengancam menggelar demonstrasi bila tuntutan tidak dipenuhi.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Surabaya, IDN Times - Buruh di Kota Surabaya yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) menuntut kenaikan Upah Minimum Kota (UMP) hingga Rp6.035.680,00. Kenaikan tersebut, disesuaikan dengan Kebutuhan Hidup Layak (KHL).

Sekretaris Konsulat Cabang (KC) FSPMI Kota Surabaya, Nuruddin Hidayat mengatakan, berlandarkan penetapan upah minimum tahun 2027 melalui Surat Nomor B-M/209/HI.01.00/XI/2026 tanggal 16 November 2026 yang dikeluarkan Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, diketahui bahwa Kebutuhan Hidup Layak (KHL) Kota Surabaya tahun 2026 mencapai Rp6.035.680,00, sementara Upah Minimum Kota (UMK) Surabaya tahun 2026 hanya sebesar Rp5.288.796,00.

“Artinya, terdapat kesenjangan sebesar Rp746.884,00 setiap bulan antara upah minimum yang diterima buruh dengan kebutuhan hidup layak di Kota Surabaya. Dengan kata lain, buruh Surabaya selama ini harus menanggung kekurangan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup layak,” ujarnya.

Penentuan Upah Minimum Didasarkan pada Nilai Tertinggi antara Hasil Formula Penghitungan Upah Minimum atau KHL. Dalam penetapan UMK Surabaya tahun 2027, Pasal 139 ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan mengatur bahwa upah minimum dihitung menggunakan formula penghitungan upah minimum atau Kebutuhan Hidup Layak (KHL).

Dengan menggunakan data inflasi Kota Surabaya secara year-on-year (September 2026) sebesar 3,68% dan pertumbuhan ekonomi Kota Surabaya tahun 2025 sebesar 5,87%, serta simulasi indeks tertentu (α) sebesar 0,5 sampai dengan 1, diperoleh gambaran bahwa kenaikan UMK berdasarkan formula masih menyisakan kesenjangan yang cukup besar apabila dibandingkan dengan KHL tahun 2026.

“Bahkan, berdasarkan simulasi tersebut, UMK Surabaya tahun 2027 masih berada di bawah KHL, dengan kekurangan antara Rp241.804 sampai dengan Rp397.030 setiap bulan.,” kata dia.

Lebih lanjut, Pasal 139 ayat (4) UU Nomor 27 Tahun 2026 menegaskan bahwa penentuan upah minimum didasarkan pada nilai tertinggi antara hasil formula penghitungan upah minimum atau KHL yang disepakati oleh Dewan Pengupahan Daerah. Oleh karena itu, KHL tidak boleh sekadar menjadi data statistik atau angka pembanding, melainkan harus menjadi pertimbangan nyata dalam penetapan upah minimum.

Berdasarkan fakta dan ketentuan tersebut, FSPMI Kota Surabaya menuntut Wali Kota Surabaya agar merekomendasikan UMK Surabaya tahun 2027 sekurang- kurangnya sebesar KHL Kota Surabaya tahun 2026 Rp6.035.680,00. FSPMI Kota Surabaya juga menuntut dengan tegas kepada Gubernur Jawa Timur agar menetapkan UMK Surabaya tahun 2027 sekurang-kurangnya sebesar Rp6.035.680,00.

“Gubernur Jawa Timur tidak boleh menetapkan upah minimum secara sepihak . Penetapan upah minimum harus tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Terlebih, data yang menjadi dasar penghitungan tersebut bersumber dari pemerintah sendiri melalui Kementerian Ketenagakerjaan,” jelasnya.

Sebagai kota metropolitan terbesar kedua di Indonesia, Surabaya merupakan pusat ekonomi dan bisnis, perdagangan, industri, serta pendidikan utama di Jawa Timur dan kawasan Indonesia bagian timur. Sudah sepatutnya kemajuan ekonomi dan aktivitas bisnis di Kota Surabaya berjalan beriringan dengan peningkatan kesejahteraan pekerja/buruh yang menjadi salah satu penggerak utamanya.

“Jangan hanya ekonominya yang tumbuh, tetapi kesejahteraan buruhnya juga harus meningkat,” kata Nuruddin.

FSPMI Kota Surabaya menegaskan bahwa upah minimum bukan sekadar angka administratif, melainkan instrumen perlindungan untuk memastikan pekerja/buruh dapat memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak. Pemerintah telah menetapkan batas waktu penetapan upah minimum 2027.

“Apabila tuntutan tersebut tidak dipenuhi, FSPMI Kota Surabaya akan mengonsolidasikan seluruh anggota dan kekuatan organisasinya untuk melakukan aksi demonstrasi sebagai bentuk perjuangan menuntut upah yang layak dan berkeadilan. Kami tidak ingin buruh Surabaya terus-menerus menjadi korban pertumbuhan ekonomi yang tidak diikuti dengan peningkatan kesejahteraan,” pungkas dia.

Curated For You

Editorial Team

Related Article

Trending in News

See More