Buang Sampah Sembarangan di Surabaya Bisa Kena OTT

Ternyata, dalam regulasi tersebut tak ada nominal denda. Berdasarkan Pasal 2 ayat 1, sekurangnya ada enam bentuk hukuman yang akan diberikan oleh pemerintah kota. Hukumannya adalah teguran, peringatan tertulis, paksaan pemerintahan, uang paksa, pencabutan izin, hingga penutupan usaha.  

Lebih jelas lagi, paksaan pemerintah yang dimaksud adalah pengambilan kartu tanda penduduk (KTP), penghentian kegiatan sementara, pembongkaran usaha, penyitaan terhadap barang yang berpotensi menimbulkan pelanggaran, penghentian sementara, hingga tindakan lain yang bertujuan untuk memulihkan fungsi lingkungan hidup.  

 

Walau hukumannya diurutkan dari yang paling ringan sampai yang paling berat, tertulis dalam Pasal 2 ayat 4 bahwa hukuman yang diberikan tidak harus melalui teguran terlebih dahulu.

Hukuman bisa langsung paksaan pemerintah apabila; sampah yang dibuang menimbulkan dampak serius bagi lingkungan dan manusia, dampaknya akan lebih besar bila kegiatan tidak dihentikan, dan menimbulkan kerugian yang lebih besar bila tidak dihentikan aktivitasnya.  

 

Adapun uang paksa yang dimaksud akan diberikan apabila; yang bersangkutan terlambat untuk menghentikan pemulihan kondisi setelah mendapat paksaan pemerintah dan tidak sanggup melaksanakan pemulihan kondisi sesuai ketentuan yang berlaku. 

Terkait besaran denda atau uang paksa yang dialamatkan kepada terjaring OTT akan diatur lebih lanjut oleh Pemerintah Kota terkait sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 8.  Kalau masih ada yang kurang jelas, kalian bisa lihat lho di jdih.surabaya.go.id. So, kalau gak mau kena OTT, jangan buang sampah sembarangan ya guys~