Belajar dari Ica, Terserang Hoaks di Tengah Wabah

Oksigen medis yang dibawakan Juki ternyata belum bisa mengangkat kondisi bibinya. Ica terus memburuk, oximeter yang menjepit jari telunjuknya menunjukkan saturasi yang terus menurun. Alhasil, majelis keluarga sepakat supaya Ica dibawa ke rumah sakit saja. Akan tetapi, saat itu rumah sakit di Surabaya sedang penuh-penuhnya.

Salah seorang anggota keluarga Juki pun berusaha mencarikan jalan terbaik. Mereka meminta bantuan layanan Call Center 112 yang merupakan bentukan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Surabaya. Jelang siang hari, satu ambulans tiba-tiba datang untuk menjemput Ica. Selanjutnya dibawa ke salah satu rumah sakit swasta di kawasan Menur, Surabaya.

Sesampainya di rumah sakit, Ica harus mengikuti prosedur yang ditetapkan. Ia wajib melakukan swab PCR. Nah, hasil swab tersebut ternyata Ica terkonfirmasi positif COVID-19. "Tapi, waktu itu budeku (bibi) belum tahu kalau positif. Keluarga sepakat untuk merahasiakan dulu, takut kondisinya drop. Apalagi saat itu sedang isolasi sendiri," kata pelatih sepak bola lisensi D ini.

Dua hari dirawat di rumah sakit, Ica menunjukkan perkembangan yang baik. Kondisinya lebih stabil, ia bahkan bisa mengoperasikan ponsel pintar yang dibawanya. Sesekali, ia mengirim kabar ke keluarga besar. Namun, petaka lain datang ketika Ica asik dengan ponselnya. Ia termakan hoaks soal COVID-19.

Entah dari mana datangnya, ketika Ica membuka YouTube, di berandanya muncul video Lois Owen yang menerangkan bahwa Syekh Ali Jaber meninggal dunia karena salah diagnosa. Dalam video yang dilihat Ica itu menjelaskan kalau Syekh Ali Jaber keracunan obat-obatan yang diberikan oleh pihak rumah sakit.

"Saat itu juga budeku minta pulang. Ketakutan gak mau lagi dirawat di rumah sakit," kata Juki.

Ponsel Juki lebih sering berdering, panggilan masuk berulang kali datang dari Ica. Dia menghubungi Juki agar dijemput di rumah sakit. Sebab anak-anak Ica sudah enggan menuruti permintaannya. Tapi, sang bibi tetap berontak ingin pulang, ia tidak mau lagi minum obat dari rumah sakit karena merasa tidak sedang sakit.

Melihat kondisi tersebut, majelis keluarga kembali menyepakati untuk menyampaikan sakit yang sedang dialami Ica. "Kemudian anaknya bude itu bilang ke ibunya kalau sebenarnya positif COVID-19 jadi perlu dirawat di rumah sakit dulu. Kalau sudah negatif baru diizinkan pulang," beber dia.

Meski sudah diberi penjelasan, Ica masih berontak. Ia tetap berusaha pulang, ia takut keracunan obat di rumah sakit seperti keterangan hoaks yang disampaikan Lois. "Masih telepon saya terus budeku, intinya minta jemput. Terus aku alasan ‘saya lagi luar kota ada tugas bude’ begitu," tukas Juki. "Tapi bude masih saja kirim link video dokter Lois itu seolah membuktikan temuannya."

Akhirnya, sambung Juki, keluarga meminta ke rumah sakit supaya mengambil ponsel Ica. Lalu, sambungan internet di ponsel Ica diputus. Tindakan ini diambil supaya Ica tidak lagi mengakses media sosial untuk sementara waktu. Seiring berjalannya waktu, Ica pun patuh dengan sejumlah perawatan medis yang dijalaninya.

"Sekitar satu bulan di rumah sakit akhirnya sudah negatif COVID-19. Tapi belum boleh pulang, kondisinya masih belum pulih, sementara plafon penanganan COVID-19 sudah habis," ucap Juki.

Pihak rumah sakit memberikan solusi supaya Ica dirujuk ke rumah sakit pemerintah saja. Di sana BPJS bisa digunakan untuk memulihkan komorbid yang dideritanya. "Sekarang ini sudah dirujuk ke Rumah Sakit Angkatan Laut, sampai sekarang ya belum ketemu bude sama sekali. Harapannya segera sembuh, semoga juga yang lain tidak ada yang kena hoaks seperti budeku," ungkapnya.

Selain pandemik COVID-19, ancaman lain yang dihadapi bangsa Indonesia ialah infodemik. Informasi berlebih yang mengarah meninbulkan masalah baru itu justru akan menghambat pencarian solusi. Bahkan infodemik ini diiringi adanya hoaks maupun disinformasi. Salah satunya seperti keterangan Lois Owen yang viral di pelbagai media sosial.

Berdasarkan data Diskominfo Jawa Timur (Jatim), hoaks dan disinformasi yang telah ditangkal selama periode Januari-Juli 2021 sebanyak 995 konten. Ratusan konten menyesatkan itu tersebar di pelbagai platform media sosial. Mulai dari WhatsApp, Facebook, Instagram hingga Twitter. Dari 995 konten, sebanyak 680 masuk kategori hoaks. Sedangkan 315 konten merupakan disinformasi.

Apabila dilihat lebih rinci, hoaks pada Januari sebanyak 91 konten hoaks dan 56 disinformasi; Februari ada 99 hoaks dan 56 disinformasi; Maret terdapat 126 hoaks dan 39 disinformasi; April, 90 hoaks dan 31 disinformasi; Mei, 64 hoaks, 52 disinformasi; Juni, 100 hoaks dan 26 disinformasi; Juli, 110 hoaks dan 55 disinformasi. Artinya, distribusi hoaks dan disinformasi di Jatim terbanyak pada Maret dan Juli masing-masing totalnya 165 konten.

"Memang hoaks dan disinformasi selama pandemik COVID-19 ada peningkatan, tapi datanya naik turun. Rata-rata sehari ada lima sampai tujuh hoaks, apalagi ketika kasus varian Delta bertambah lagi," terang Kepala Diskominfo Jatim, Benny Sampirwanto saat ditelepon.

Terkait hoaks, kata Benny, memang masih menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah. Menurutnya dari sekian banyak penduduk Indonesia, khususnya Jatim tentu mempunyai pemikiran serta kepentingan yang berbeda-beda. Tak hanya itu, cara berpikir tiap-tiap individu juga tidak bisa digeneralisir.

"Maka tugas kami menjelaskan apa yang terjadi, tapi kami pemerintah tetap butuh dukungan masyarakat maupun media untuk bersama-sama perangi hoaks," tegas Benny.

Nah, untuk meluruskan hoaks dan disinformasi, Diskominfo Jatim telah memiliki tim khusus (timsus) yang menangkal kabar-kabar bohong. Biasanya, ketika ada temuan dugaan hoaks di suatu kabupaten/kota, maka diskominfo provinsi koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota setempat.

Seperti halnya poster penolakan berita COVID-19 di Lamongan, Jombang, Gresik dan lainnya beberapa waktu lalu, Diskominfo Jatim langsung menghungi kepala diskominfo di daerah-daerah tersebut, setelah terkonfirmasi langsung dibuat laporan dan flyernya bahwa poster itu hoaks. "Ada satu tim buat flyer dan antihoaks," ucap Benny.

Temuan-temuan hoaks maupun disinformasi itu acap kali dibalas oleh diskominfo lewat media arus utama. Serta, memanfaatkan empat platform media sosial mulai dari Instagram, Twitter, Facebook hingga YouTube. Tak sampai di situ saja, diskominfo juga membuat website resmi khusus informasi COVID-19. Agar masyarakat dapat berliterasi secara langsung di sana.

"Websitenya bisa diakses di laman infocovid19.jatimprov.go.id. Seluruh info COVID-19 ada di sana, kami juga memberikan Call Center 1500 117, apa pun terkait pandemik ada di situ. Secara teknis yang mengelola diskominfo," terang mantan Kepala Badan Koordinasi Wilayah (Bakorwil) Malang ini.

Terbaru, sambung Benny, pihaknya juga membuat podcast di YouTube milik Diskominfo Jatim. Berbeda dengan yang lainnya, podcast yang memuat soal penanganan dan pelayanan pandemik COVID-19 ini tidak melulu dengan Bahasa Indonesia. Melainkan juga ada versi dengan Bahasa Inggris. “Pandemik ini kan sifatnya global, siapa tahu yang dilakukan di Jatim bisa menginspirasi warga bangsa lain,” tuturnya.

Upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam memerangi hoaks dan disinformasi masih mendapat sorotan dari Pakar Komunikasi Universitas Airlangga (Unair), Suko Widodo. Ternyata, hoaks tidak bisa serta-merta dilawan dengan narasi antihoaks begitu saja. Apalagi, informasi yang berkualitas dari sumber otoritas dalam hal ini pemerintah belum bisa meyakinkan masyarakat.

"Saran saya, sumber otoritas ini harus lebih bisa dibikin menarik dan mudah dipahami masyarakat," kata dia.

Suko sendiri mengaku pernah mengusulkan kepada kominfo agar bekerjasama dengan lembaga mainstream. "Terlebih kondisi pandemik seperti ini, COVID-19 tidak bisa hanya diobati dengan obat tapi juga edukasi ke masyarakat,"ucapnya. "Caranya, biaya edukasi dan komunikasi harus besar, anggaran komunikasi publik pemerintah itu masih terbatas," dia menambahkan.

Jika anggaran komunikasi publik itu dialokasikan secara proporsional ke media arus utama, kata Suko, pemerintah tidak perlu susah-susah menangkal hoaks. Karena informasi yang benar telah tersiar lebih dulu secara masif. "Ini yang saya sebut komunikasi publik ditingkatkan, ya dengan bermitra dengan mainstream, memberika biaya memadai," terang dia.

Selain memperbaiki konten dan juga komunikasi publik, Suko menilai edukasi kepada masyarakat juga sangat perlu. Ia melihat sekarang ini literasi media dan digital masih rendah. Media sosial yang dipakai, mayoritas digunakan untuk sarana hiburan, candaan dan hoaks saja. “Saya belum melihat konten-konten yang produktif,” ungkapnya.

Pemerintah, lanjut Suko, bisa membina dengan cara melakukan pendampingan. Na, pendampingan ini bisa dengan mengadakan lomba yang berhadiah besar. "Orang lebih tertarik seperti itu, misa konten bidang tertentu. Itu salah satu kreasi komunikasi publik juga, dengan begitu audiens antusias ikut itu, tidak disibukkan dengan iseng-iseng (bikin candaan hingga hoaks," terangnya.

"Jadi mengkanalisasi, karya-karya masyarakat itu dengan cara yang positif, konstruktif. Itu salah satu meminimalisir hoaks juga. Jangan hoaks dilawan hoaks, ya intinya itu. tapi kan banyak cara yang lain juga," dia melanjutkan

Tak hanya lomba, literasi media juga bisa ditingkatkan melalui workshop. Suko menyarankan supaya pemerintah lebih giat menggelar workshop dengan lembaga yang sudah teruji atau terakridatsi. Workshop bisa dilakukan dengan menggandeng akademisi kampus yang mumpuni. "Bisa diadakan worskshop juga," pungkasnya.