Artikel ini merupakan jawaban dari pertanyaan terpilih yang masuk ke fitur #MillennialsMemilih by IDN Times. Bagi pembaca yang punya pertanyaan seputar Pilpres 2019, bisa langsung tanyakan kepada redaksi IDN Times.
Surabaya, IDN Times - Hubungan antara Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden di tahun 2019 bisa dikatakan hampir tidak ada. Pasalnya, Pileg dan Pilpres 2019 diselenggarakan secara bersamaan dalam Pemilu serentak pada 17 April 2019.
Pengamat politik Universitas Airlangga, Novri Susan mengatakan bahwa secara formal tidak ada hubungan antara Pileg 2019 dan Pilpres 2019. Hal ini tentu berbeda dengan pemilihan yang terjadi sebelumnya di mana hasil Pileg menentukan apakah partai politik tersebut dapat mengusung calon presiden atau tidak.
"Legislatif tidak dalam kapasitas memilih presiden, hanya menjadi lembaga pengawasan roda pemerintahan. Sebelum terpilih tidak ada hubungan formal," ujarnya saat dihubungi IDN Times, Jumat (15/2).
Hal unik lain yang terjadi juga pada hubungan tak langsung antara Pileg dan Pilpres. Jika dulu, partai politik yang meraup banyak suara saat Pileg dapat memberikan coattail effect terhadap paslon presiden-wakil presiden yang diusung.
"Saat ini terbalik pada level tertentu. Ada kecenderungan parpol yang mengusung capres akan mendapatkan suara cukup besar secara umum. Para caleg sering menggunakan figur capres untuk popularitas dan elektabilitas," lanjutnya.
Novri mengatakan bahwa hal tersebut berseiringan dengan kepercayaan masyarakat akan kinerja Parpol yang semakin menurun. Berdasarkan survei LIPI pada 2018, masyarakat kurang menaruh hati pada Parpol di gelaran Pileg 2019.
"Hal ini juga berdasar pada kecenderungan persepsi masyarakat yang tidak cukup apresiatif terhadap Parpol," sebutnya.
Hubungan antara Pileg dan Pilpres pun akan terjadi saat gelaran Pemilu serentak usai. Novri menjelaskan, hubungan keduanya terjadi saat kandidat terpilih telah menjalankan tugasnya.
"Hubungan hanya ketika telah masuk dalam struktur politik. Legislatif menjalankan fungsi-fungsinya termasuk pengawasan terhadap roda pemerintahan," pungkasnya.