Jombang, IDN Times - Pemerintah Kabupaten Jombang hingga saat ini masih terus melakukan verifikasi data warga yang terdampak virus corona (COVID-19) di daerahnya. Data sebelumnya yang sudah diverifikasi oleh Desa terdapat penggelembungan sehingga harus dilakukan verifikasi ulang.
Hal itu disampaikan Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Jombang, M. Saleh dalam konferensi pers di media center posko gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 kantor Pemkab setempat, Senin sore (13/4).
Saleh menjelaskan, pada tahap awal, Pemerintah Desa (Pemdes) sudah menyerahkan data ke Dinsos. Namun, hasil identifikasi yang dilakukan terdapat penggelembungan yang luar biasa. Data itu, hitungannya rata-rata adalah per jiwa (orang).
"Kemarin memang sempat ada fenomena terkait bantuan akan diberikan ke tiap rumah atau per wuwung. Kemudian ada perubahan, setelah dilakukan telekonferensi dan konsultasi dengan pemerintah, yakni dengan Kemensos, pakem yang digunakan adalah menggunakan ukuran KK (Kepala Keluarga)," ujar Saleh.
Saleh mengungkapkan, data yang sudah masuk tersebut dikembalikan lagi ke kecamatan dan Pemdes untuk dilakukan proses verifikasi ulang. Data yang diverifikasi di tingkat desa tersebut, kata Saleh, menggunakan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS).
Maka dari itu, pihaknya memerlukan waktu pelaksanaan mekanisme bantuan yang akan diberikan. Ia pun mengaku sangat berhati-hati agar tidak sampai terjadi dobel dalam pemberian bantuan.
"Target paling tidak hari Rabu besok lusa itu baru data sudah masuk ke kami. Saat ini kami terus melakukan konfirmasi-konfirmasi terkait data dengan pemerintah pusat dan provinsi," imbuhnya.
Dalam penanganan COVID-19, Kabupaten Jombang telah mengalokasikan anggaran lebih dari Rp78 miliar. Saleh mneyampaikan, pihaknya masih belum bisa memastikan jumlah kebutuhan anggaran, karena data belum seluruhnya masuk.
"Satu hal bahwa nanti bantuan sosial ini nanti kepada warga terdampak covid-19 semula adalah melalui melalui bantuan barang sembako, tapi kemudian mengikuti situasi dan kondisi efektifitas-nya maka kita rubah menjadi bantuan dalam bentuk tunai," kata mantan sekretaris dinas tenaga kerja tersebut.
Ia menambahkan, 27 ribu warga yang sudah masuk pendataannya dari DTKS yang sudah disampaikan ke Kemensos. Menurut Saleh, itu data baku yang ada di Kemensos yang sudah terupdate terverifikasi pemdes per bulan Januari dan angkat itu tidak untuk dijadikan patokan.
"Sekarang saat ini berarti ada tiga paket yang dilakukan verifikasi. Pertama Bansos COVID-19 lewat Pemkab, kemudian Bansos BLT (bantuan langsung tunai) dari Kemensos. Kemudian bansos BLT Dana Desa dari kementerian desa.," tutupnya.