Surabaya, IDN Times – Sebanyak 36 perusahaan dan lembaga sudah siap menanggung biaya para pelajar SMP yang berasal dari keluarga Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
Bantuan 36 perusahaan dan lembaga itu melalui Corporate Social Responsibility (CSR) berbentuk beasiswa pendidikan. Penyerahan bantuan tersebut telah dilakukan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) di Balai Kota Surabaya, Senin (7/9).
Dengan sorot bola mata yang berkaca-kaca, Wali Kota Risma menyampaikan terima kasih yang tidak terhingga kepada 36 perusahaan dan lembaga yang telah peduli terhadap pendidikan anak-anak Surabaya. Apalagi, jumlah nominal yang terkumpul sangatlah besar, yakni sekitar Rp 4,3 miliar.
“Atas nama pemerintah dan warga penerima beasiswa, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas bantuan bapak ibu sekalian kepada anak-anak kami,” kata Wali Kota Risma dalam sambutannya.
Saat mengingat kembali beberapa tahun silam, hati kecil Wali Kota Risma mengaku seakan teriris. Sebab, ketika di awal ia menjabat wali kota, banyak anak-anak Surabaya yang tidak dapat melanjutkan sekolah karena masalah biaya. Hal itu lantas berdampak pada tindakan kriminal dan perilaku negatif yang terjadi pada anak-anak.
Namun, lambat laun kisah pilu itu berangsur sirna. Sebab, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus berupaya dengan berbagai cara untuk mengakomodir semua kebutuhan pendidikan anak dari keluarga MBR. Salah satunya di tahun 2020, pemkot meningkatkan alokasi anggaran di bidang pendidikan, yaitu sebesar 21 persen. Alokasi tersebut, antara lain digunakan dalam urusan sarana dan pra-sarana, infrastruktur, pendidikan gratis, hingga kesejahteraan guru.
Selain itu, untuk mengakomodir kebutuhan siswa keluarga MBR yang mengenyam pendidikan di sekolah swasta, Wali Kota Risma setiap bulan juga mengajak pegawai di Pemkot Surabaya untuk mengumpulkan uang pribadi yang dijadikan semacam zakat. Ketika sudah terkumpul, uang ini yang digunakan untuk membiayai anak putus sekolah hingga membantu daerah lain yang terkena bencana alam.
“Namun saat ini uang itu kami gunakan untuk membiayai penanganan Covid-19, terutama yang pasien sedang melakukan isolasi mandiri. Biasanya kami menggunakan uang itu untuk membiayai mereka (siswa),” paparnya.
Rupanya langkah pemkot mengakomodir kebutuhan pendidikan siswa keluarga MBR dengan cara itu mendapat respons positif dari kalangan swasta. Perusahaan, lembaga, maupun perorangan itu pun saling bahu-membahu mendukung pemkot membiayai pendidikan anak-anak Surabaya melalui CSR beasiswa. Risma berharap, ke depan tidak ada lagi anak-anak Surabaya yang tidak bisa sekolah karena masalah biaya.
Di sela-sela berlangsungnya penandatanganan MoU CSR beasiswa itu, rupanya Heru Budi Hartono, Ketua Yayasan Sekolah Tiga Bahasa Xin Zhong School, secara spontanitas, dia menyumbangkan uang pribadinya senilai Rp450 juta. Uang pribadi itu akan diberikan kepada sekitar 50 orang pelajar SMP dari keluarga MBR untuk membiayai pendidikan mereka hingga tahun ketiga.
“Saya pribadi membantu ini supaya bisa membantu anak-anak yang tidak mampu. Supaya mereka mendapat pendidikan yang bagus. Kemudian mereka dapat berbakti kepada Indonesia. Itu tujuan saya,” kata Heru Budi Hartono.
Kepala Dinas Pendidikan (Dispendik) Kota Surabaya, Supomo, mengatakan berdasarkan data MBR yang tercatat, hingga saat ini total ada sekitar 13 ribu anak yang menerima intervensi bantuan berupa beasiswa itu. Penerima beasiswa itu terdiri dari siswa keluarga MBR jenjang SMP.
Karena itu, Supomo menyatakan, bahwa sekolah swasta yang menerima siswa dari mitra warga tidak perlu lagi khawatir. Sebab, Pemkot Surabaya telah menggandeng perusahaan/lembaga untuk menanggung semua biaya para siswa itu sampai lulus. Apalagi, saat ini perlakuan sekolah swasta sama seperti di sekolah negeri gratis tanpa dipungut biaya sepeser pun.
“Sampai lulus tiga tahun. Jadi tidak ada biaya uang gedung atau semacamnya. Tapi kalau untuk uang rekreasi sama seperti sekolah negeri mereka membayar sendiri,” jelas Supomo.
Hingga saat ini, ada sekitar 200 sekolah swasta yang tergabung dalam program mitra keluarga. Sedangkan untuk jumlah siswanya, mantan Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Surabaya itu menyebut, bahwa hal itu tergantung pada masing-masing sekolah. (ADVERTORIAL).