Surabaya, IDN Times - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur (Jatim) melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) pasca maraknya kasus keracunan di sejumlah daerah. Salah satu langkah strategis yang kini dikebut adalah percepatan penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) bagi seluruh dapur pelaksana program.
Berdasarkan data Pemprov Jatim, saat ini terdapat 714 dapur MBG yang beroperasi di berbagai kabupaten/kota. Namun, baru 114 dapur yang telah mengantongi sertifikat SLHS. Pemerintah mendorong dinas kesehatan di daerah untuk mempercepat proses pendampingan terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) agar memenuhi standar kelayakan higienis.
Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Jatim, Adhy Karyono mengatakan, Pemprov telah membentuk satuan tugas (satgas) untuk mengawasi pelaksanaan MBG di lapangan. Satgas tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Gubernur Jawa Timur.
"Satgas bertugas memastikan seluruh dapur mengikuti standar operasional, terutama dalam aspek kesehatan dan kebersihan makanan,” ujar Adhy.
Ia menegaskan, pemantauan sudah dilakukan di sejumlah dapur penyelenggara. Satgas juga memberikan imbauan agar setiap SPPG menjaga higienitas mulai dari proses memasak hingga penyajian makanan.
"Standar higienis adalah kunci utama mencegah kasus keracunan massal siswa di sekolah. Dapur yang lolos sertifikasi wajib memenuhi standar dapur sehat, mulai dari bahan baku, proses masak, hingga distribusi,” tambahnya.
Adhy mengakui jumlah dapur yang sudah tersertifikasi masih sedikit. Namun, Pemprov Jatim berkomitmen mempercepat proses sertifikasi dengan menggandeng dinas kesehatan kabupaten/kota.
"Sertifikasi amat penting agar makanan benar-benar sehat. Insyaallah jumlah dapur tersertifikasi akan terus bertambah,” pungkasnya.