Aris Jadi Terpidana Kebiri Kimia Pertama di Indonesia

Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto, Rudy Hartono, menceritakan kasus Aris terungkap pada Oktober 2018 lalu. Rekaman CCTV akhirnya membongkar kelakuan Aris yang kerap melakukan pencabulan terhadap anak-anak di bawah usia 10 tahun, baik laki-laki maupun perempuan.

"Terpidana melakukan perbuatan cabul terhadap 9 orang anak, di fakta persidangan. Tapi saya yakin itu lebih dari itu. Terakhir ada 12 sudah," ujar Rudy ketika dihubungi IDN Times, Minggu (25/8).

Kasus tersebut dilaporkan ke polisi hingga ke meja hijau PN Mojokerto. Sedikit demi sedikit terungkap fakta kegemaran Aris melakukan kejahatan seksual tersebut. Bahkan kelakuannya telah ia mulai sejak tahun 2015.

Setelah menjalani persidangan, Jaksa Penuntut Umum mengajukan tuntutan sebesar 17 tahun penjara dengan denda Rp100 juta subsider 6 bulan. Tuntutan ini rupanya menuai respon yang mengejutkan dari majelis hakim. Hakim justru menjatuhkan vonis terpidana dengan hukuman penjara dikurangi menjadi 12 tahun. Namun ditambah dengan hukuman kebiri kimia.

"Kalau pertama kali (Vonis hukuman kebiri di Indonesia) memang setahu saya betul," imbuhnya.

Rudy mengatakan, keputusan hakim atas hukuman kebiri kimia tersebut patut diapresiasi. Menurutnya, kejahatan Aris sudah termasuk kejahatan luar biasa yang setimpal dengan hukuman kebiri. Selain itu, tidak ada hal meringankan pada kasus Aris hingga membuat hakim menjatuhkan hukuman kebiri.

"Kalau Anda jadi hakim, kenapa harus kebiri nanti? Hukuman mati! Saya sampaikan ilustrasinya seperti itu. Bisa dibayangkan betapa kejinya dia yang terungkap di pengadilan," tuturnya.

Merasa tak terima, Aris beserta kuasa hukumnya mengajukan banding ke tingkat Pengadilan Tinggi Surabaya. Rupanya, majelis hakim PT Surabaya sependapat dengan hakim PN Mojokerto. Aris tetap dinyatakan bersalah dengan vonis yang sama seperti semula.

"Lalu terpidana dan penasihat hukumnya banding ke PT Surabaya. Oleh PT Surabaya diputus menyetujui dengan keputusan pengadilan tingkat pertama. Sehingga perkara Aris itu sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena tidak ada lagi upaya hukum yang dilakukan oleh terpidana dan kuasa hukumnya," jelasnya.

Hukuman ini tertuang dalam Putusan PT Surabaya nomor 695/PID.SUS/2019/PT SBY tanggal 18 Juli 2019.

Setelah mendapatkan pemberitahuan hasil bandingnya, lanjut Rudy, Aris tak melakukan upaya hukum lanjutan yaitu kasasi hingga 14 hari waktu yang disediakan. Dengan ini, putusan PT Surabaya dinyatakan berkekuatan hukum tetap.

"Sampai pekan lalu, saya minta cek oleh jaksanya biasanya ada surat dari panitera pemberitahuan upaya kasasi atau tidak. Tapi ini saya cek gak ada. Di panitera kasasi PN Mojokerto tidak ada. Di pemberitahuan Jaksa Penuntut Umum juga tidak ada. Sehingga saya pikir dan nyatakan perkara ini memiliki kekuatan hukum tetap," terangnya.

Senin (26/8), Rudy sudah siap menjebloskan Aris ke penjara. Namun untuk kebiri kimia, pihaknya masih berkoordinasi dengan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur untuk menentukan teknis pelaksanaan eksekusi tersebut.

"Teknisnya bagaimana nih? Kalau eksekusi pasti wajib dilaksanakan, teknisnya nanti kita lihat. Karena di UU sudah ada. Tapi kan kita sama-sama tahu PP (Peraturan pemerintah)-nya belum ada," imbuhnya.