Anggota DPRD Ngawi Winarto Ditahan Kejaksaan Kasus Gratifikasi

Kepala Kejari Ngawi, Susanto Gani, menyebutkan bahwa Winarto diduga menjadi fasilitator dalam pembebasan lahan milik petani dan pemerintah daerah di Desa Geneng, Kecamatan Geneng, Kabupaten Ngawi pada periode 2023–2024. Dalam praktiknya, Winarto tidak hanya memfasilitasi, tetapi juga diduga mengambil keuntungan pribadi. 

"Dalam pemeriksaan ia mengaku sebagai fasilitator yang menjembatani perusahaan dengan para petani. Namun dalam praktiknya, tersangka ini menerima keuntungan lebih," kata Susanto dalam konferensi pers.

Hasil penyidikan sementara menunjukkan nilai pembayaran pembebasan lahan yang masuk ke rekening pribadi Winarto mencapai Rp91 miliar. Hingga kini, Kejari masih menghitung total keuntungan pribadi yang diperoleh Winarto dari praktik gratifikasi dan manipulasi pajak tersebut.

Setelah ditetapkan sebagai tersangka, Winarto langsung dijebloskan ke Lapas Kelas IIB Ngawi untuk menjalani masa penahanan selama 20 hari ke depan. 

Kejakasaan menjerat tersangka dengan Pasal 11 jo Pasal 18 dan Pasal 12B jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001, serta Pasal 55 ayat 1 KUHP.

"Ancaman hukumannya maksimal 20 tahun penjara," tegas Susanto.

Kasus yang menjerat Winarto ini langsung menjadi sorotan publik, mengingat posisinya sebagai wakil rakyat dan pimpinan Komisi II DPRD Ngawi. Kejaksaan memastikan penyidikan kasus ini akan terus berlanjut hingga tuntas, termasuk menelusuri keterlibatan pihak-pihak lain yang mungkin terlibat.

"Proses penyidikan masih terus berjalan. Kami akan mengungkap semua pihak yang terkait dalam kasus ini," ujar Susanto.

Pengungkapan kasus dugaan korupsi ini diharapkan menjadi peringatan keras bagi pejabat publik lain agar tidak menyalahgunakan jabatan demi kepentingan pribadi.