IDN Times/Mohamad Ulil Albab
Menanggapi hal tersebut, Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas mengaku siap bila kabupaten di ujung timur Pulau Jawa ini masuk dalam daftar Ibukota Negara yang baru.
Anas bahkan menyebut beberapa poin mengapa Banyuwangi layak menerima status Ibukota Negara.
"Pertama Banyuwangi punya tanah yang bukan milik masyarakat tapi BUMN (Basan Usaha Milik Negara), dan ini luasannya puluhan ribu hektar," kata Anas usai Festival Ramadhan di Taman Blambangan, Banyuwangi, Senin sore (6/5).
Anas sendiri bahkan sering dihubungi relasinya terkait wacana Banyuwangi sebagai Ibukota.
"Saya kira ini sudah lama, ada banyak orang telepon kepada saya, kenapa Pak Anas tidak usulkan Banyuwangi jadi Ibukota. Nah kita ini kan nggak enak sebagai orang Jawa. Tapi kriteria yang disampaikan ternyata masuk," jelasnya.
Anas melanjutkan, Banyuwangi perlu masuk dalam hitungan, sebab bila Ibukota berada di Banyuwangi pemerintah pusat tidak perlu mengeluarkan anggaran untuk pembelian tanah. Dia kemudian menyebut kawasan lahan milik BUMN yang luas di Banyuwangi.
"Dan andaikan pindah ke Banyuwangi itu tidak usah beli tanahnya. Di sekitar Glenmore, PTPN XII sampai Kalitlepak dan lain-lain itu milik PTPN," kata Anas.