Iklan - Scroll untuk Melanjutkan
Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
Dari kiri ke kanan: Luluk Nur Hamidah, Khofifah Indar Parawansa, Tri Rismaharini saat tiba di lokasi debat publik Pilgub Jatim 2024. (IDN Times/Khusnul Hasana).

Surabaya, IDN Times - Segmen keempat debat publik Pilgub Jatim 2024 kedua, berupa tanya jawab antara Calon Gubernur (Cagub) Jatim diwarnai aksi adu kebijakan. Semua Cagub Jatim memberi penekanan kalau berpihak kepada rakyat.

Mulanya, cagub nomor urut 2, Khofifah Indar Parawansa bertanya kepada cagub nomor urut 3, Luluk Nur Hamidah. Khofifah tanya terkait bagaimana penguatan keberagaman yang produktif.

Luluk pun menyampaikan pentingnya manajeman konflik dan mengurangi perbedaan kepentingan. Karena Jatim merupakan salah satu provinsi dengan populasi yang terbesar dan beragam. 

"Jawa Timur itu multietnis, multibudaya multiagama dan multibahasa. Jatim gak mungkin dikelola eksklusif," tegasnya.

Cagub yang diusung PKB ini pun memastikan ruang yang seluas-luasnga untuk partisipasi publik. Dia menyebut, APBD yang disusun akan berpihak ke kelompok rentan maupun perempuan.

Menanggapi jawaban Luluk, Khofifah menegaskan kalau penggunaan APBD harus semaksimal mungkin untuk kesejahteraan masyarakat. Dia memastikan pada periode pertama menjabat selalu melibatkan semua elemen dalam musrembang.

"Kita berharap di musrembang desa sampai provinsi ini area mempertemukan partisipasi masyarakat untuk mengakomodir semuanya. Termasuk partsipasi akademisi juga," katanya.

Sementara Cagub Jatim nomor urut 3, Tri Rismaharini diberi kesempatan untuk menanggapi jawaban dua cagub tersebut. Dia menyampaikan partisipasi masyarakat memang harus dilibatkan sejak dalam perencanaan.

Risma--sapaan karibnya- menegaskan kalau perencanaan maupun kebijakan yang dibuat bukan hanya formalitas belaka. Tapi harus sesuai kebutuhan masyarakat. 

"Kita tidak perlu memnuat suatu yang formal. Kita tanyakan apa kebutuhan masyarakat, selesaikan bersama dan diawasi bersama," tegasnya.

Editorial Team