Surabaya, IDN Times - Menteri Sosial (Mensos), Tri Rismaharini mengaku telah menerima laporan Bantuan Sosial Beras (BSB) yang kurang memuaskan. Mantan Wali Kota Surabaya itu menegaskan semua BSB yang bermasalah langsung diganti.
"Itu (BSB rusak) volumenya kecil, dibandingkan dengan total beras yang kualitasnya baik. Kalau pun ada yang rusak misalnya, langsung diganti dengan yang baru," ujarnya di Surabaya, Senin (9/8/2021).
Risma menjelaskan kalau penyaluran BSB hingga penggantiannya dilakukan dengan melibatkan sejumlah instansi. Nah, untuk penyaluran BSB 10 kilogram (kg), Kementerian Sosial (Kemensos) berperan menyerahkan data penerima bantuan kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
"Sementara beras dan penyalurannya oleh Perum Bulog," kata dia.
Kemudian untuk penyaluran BSB 5 kg, menjadi kewenangan pemerintah daerah melalui dinas sosial (dinsos). Tak hanya itu saja, dinsos juga berwenang memastikan kualitas beras jenis medium dalam kondisi baik pada saat diterima masyarakat.
Lebih lanjut, dinsos juga memiliki kewenangan untuk langsung meminta ganti kepada penyedia apabila kualitas beras kurang memuaskan. "Dinsos bisa langsung meminta ganti bila beras kurang bagus," ucap perempuan yang juga politisi PDIP ini.
Sekadar diketahui, pemerintah mendistribusikan BSB selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat-Level. BSB 10 kg disaluran ke 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH), 10 juta KPM Bantuan Sosial Tunai (BST), dan 8,8 juta KPM Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).
Sementara untuk BSB 5 kg, digelontorkan untuk 5,9 juta pekerja informal di Jawa-Bali yang terdampak PPKM dengan data usulan pemerintah daerah.