5 Hal Penting Pidato Presiden Prabowo versi Ekonom Unesa
Surabaya, IDN Times - Presiden Prabowo Subianto menyampaikan beberapa poin, termasuk isu ekonomi saat dilantik pada Minggu (20/10/2024). Ekonom Universitas Negeri Surabaya (Unesa), Hendry Cahyono menyoroti di antaranya soal kemiskinan, subsidi, swasembada, hilirisasi hingga korupsi. Lantas bagaimana analisisnya?
1. Tuntaskan kemiskinan jadi tugas berat
Presiden Prabowo mengaitkan kemiskinan dengan makna kemerdekaan. Secara statistik memang angka kemiskinan dalam 10 tahun terakhir terus menurun. Tahun 2024 sudah menacapai yakni 9,03 persen atau 25,22 juta orang, menurun 0,68 juta orang dibanding 2023.
Menjadi catatan menarik ketika dalam pidato tersebut Presiden Prabowo mengatakan bahwa sebagai pemimpin jangan hanya percaya angka statistik semata.
"Jika kita melihat indikator standar pengeluaran orang miskin sesama negara di kawasan ASEAN, Indonesia sebenarnya tergolong rendah," ujarnya kepada IDN Times.
Garis kemiskinan di Indonesia pun menurut data statisk 2024 sebesar Rp582.923 per kapita per bulan. Angka ini jauh lebih rendah dibandingkan Malaysia, Thailand, Vietnam, Myanmar.
Sebagai informasi untuk Malaysia komposisi pengeluaran garis kemiskinan sebesar Rp1.248.000, Thailand Rp800.000, Myanmar Rp600.000. "Ini menjadi tugas berat yang memang wajib dituntaskan Presiden Prabowo," katanya.
2. Penyaluran subisidi harus dibenahi
Sementara soal subisidi masyarakat miskin, apabila dicermati dalam pidato tersebut ada kritik dari Presiden Prabowo terkait pola penyalurannya. "Karena memang selama ini masing-masing kementerian/lembaga tidak menggunakan single data yang terintegrasi antar kementerian/lembaga untuk sasaran penerima bantuan," kata Hendry.
"Ini sekaligus menjadi kabar bagus karena ada niat perbaikan terkait tata kelola kebijakan ini. Hal ini juga salah satu cara bagi pemerintahan Presiden Prabowo untuk menjaga daya beli masyarakat," tambahnya.
Selain itu, Hendry mengajak untuk mendengar fokus Presiden Prabowo untuk mengamankan peran kelas menengah yang selama ini sebagai penopang pertumbuhan ekonomi. Menurutnya, kebijakan untuk mengatasi deflasi yang terjadi lima bulan berturut turut mestinya dijadikan momentum Prabowo untuk juga memberikan perhatian kepada kelas menengah.
"Salah satu alasan terjadi deflasi terjadi karena penurunan daya beli kelas menengah. Secara objektif bisa diartikan untuk pidato poin kedua peran kelas menengah dalam perekonomian masih diabaikan," katanya.
"Semoga ada kebijakan yang bisa membantu kelas menengah tidak hanya kelas miskin. Hal ini akan menjadikan pertumbuhan ekonomi ke depan menjadi inklusif. Mengingat target pertumbuhan ekonomi Presiden Prabowo sangat ambisius yakni 8 persen," ungkapnya.
3. Swasembada pangan kuncinya di pupuk bagi petani, swasembada energi masih jauh dari inovasi
Lebih lanjut, Prabowo juga menggaungkan swasembada pangan dalam pidatonya. Target cepat dalam pidato tersebut 4-5 tahun swasembada pangan harus diwujudkan. Tentu ini bukan perkerjaan mudah.
"Salah satu instrumen untuk meningkatkan produksi pangan adalah pupuk. Jika dilihat dari porsi anggaran APBN 2025 anggaran subsidi pupuk malah turun menjadi Rp44,25 triliun dibanding 2024 yang mencapai Rp50,68 triliun, tentu Presiden Prabowo harus memiliki steategi alternatif yang dahsyat untuk mewujudkan swasembada pangan pada 4-5tahun ke depan," terang Hendry.
Kemudian soal swasembada energi, komitmen untuk mencari energi alternatif sebagai penopang sumber energi berbahan baku fosil sebenarnya juga sudah dilakukan secara masif pada 10 tahun terkahir dengan adanya B30 dan B45 yang sudah dijalankan.
"Apa yang disampaikan Presiden Prabowo tentang energi alternatif bukan hal baru. Terkait tanaman selain sawit yang bisa dijadikan alternatif energi tentu masih butuh R&D yang membutuhkan waktu," kata Hendry.
4. Hilirisasi perlu mencari solusi dari beberapa masalah termasuk lingkungan
Kemudian tentang agenda hilirisasi industri menjadi salah satu program keberlanjutan yang dilakukan pemerintahan Presiden Prabowo dari Presiden Joko 'Jokowi' Widodo. Hilirisasi secara ekonomi akan memberikan banyak keuntungan bagi perekonomian Indonesia.
Pada tahun 2025 PNPBP ditarget naik 4,4 persrn dari 2023 yakni sebesar Rp513,6 triliun. Target tersebut tentunya membutuhkan peningkatan kinerja ekspor dari hilirisasi komoditas unggulan.
"Namun demikian, tantangan besar juga akan muncul. Mulai dari keterbatasan infrastruktur, masih belum meratanya konektivitas nasional, isu lingkungan, hingga potensi konflik sosial dan agraria," ungkap Hendry.
"Dalam hal ini Presiden Prabowo dan para menterinya harus betul-betul meramu kebijakan yang tidak menimbulkan trade-off antara ekonomi dengan lingkungan," imbuhnya menegaskan.
5. Korupsi ganggu ekonomi, harus diberantas secara menyeluruh
Sedangkan soal isu korupsi tidak hanya menyangkut persoalan bidang hukum. Isu ini masuk sebagai penguatan ekonomi nasional melalui sisi kelembagaan.
Peraih nobel ekonomi 2024 mengungkapkan bahwa perilaku korupsi akan menimbulkan ketidaksetraan antar pelaku ekonomi, menganggu inovasi dan investasi, birokrasi yang tidak efisien yang bisa menghambat terjadinya kesejahteraan ekonomi suatu negara.
"Semoga pemberantasan korupsi tidak hanya menjadi janji politik semata," pungkasnya.