Iklan - Scroll untuk Melanjutkan
Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
Sapi sapi milik peternak di Kabupaten Madiun tolak divaksin PMK. IDN Times/ Riyanto.
Sapi sapi milik peternak di Kabupaten Madiun tolak divaksin PMK. IDN Times/ Riyanto.

Intinya sih...

  • Pemerintah Provinsi Jatim memastikan kasus PMK pada hewan ternak masih dapat dikendalikan, meski ditemukan 30 ekor sapi terindikasi terjangkit PMK di Kabupaten Ngawi.

  • Penyebab lonjakan kasus PMK adalah pergantian musim dari kemarau ke musim hujan dengan intensitas cukup lebat, sehingga kondisi kesehatan ternak menurun dan virus masih berpotensi muncul.

  • Jumlah kasus PMK di Jawa Timur mengalami penurunan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya, dan Pemprov Jatim telah menyiapkan langkah kesiapsiagaan untuk mengantisipasi penyebaran PMK.

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Surabaya, IDN Times - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur (Jatim) memastikan lonjakan kasus Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) pada hewan ternak masih dapat dikendalikan. Hal ini menyusul temuan 30 ekor sapi yang terindikasi terjangkit PMK di Kabupaten Ngawi, yang tersebar di 10 kecamatan dan 15 desa.

Pejabat Otoritas Veteriner Provinsi Jawa Timur, Dr.drh. ISWAHYUDI, MP mengatakan, peningkatan kasus PMK pada Januari–Februari memang terjadi secara nasional. Saat ini, tercatat lebih dari 10 provinsi melaporkan adanya kasus PMK pada hewan ternak.

“Secara nasional memang ada peningkatan kasus PMK di Januari. Secara epidemiologi, ini dipengaruhi pergantian musim dari kemarau ke musim hujan dengan intensitas cukup lebat, sehingga kondisi kesehatan ternak menurun dan virus masih berpotensi muncul,” ujar Iswahyudi kepada IDN Times, Senin (26/1/2026).

Meski demikian, Iswahyudi menegaskan bahwa Indonesia, termasuk Jatim saat ini berstatus bebas PMK secara terkendali. Artinya, virus masih ada, namun penyebarannya dapat ditekan melalui langkah-langkah pengendalian yang konsisten.

“Indonesia dan Jawa Timur bebas PMK, tapi dalam arti terkendali. Karena itu vaksinasi terus kita lakukan secara berkelanjutan untuk sapi, kambing, kerbau, dan babi, dua kali dalam setahun atau setiap enam bulan,” kataya.

Iswahyudi menyebutkan, dibandingkan tahun sebelumnya, jumlah kasus PMK di Jawa Timur justru mengalami penurunan signifikan. Pada Januari–Februari 2025, rata-rata kasus harian mencapai 200 hingga 300 kasus. Sementara pada Januari 2026, jumlah kasus yang tercatat hanya sekitar 10 - 15 kasus sepanjang bulan.

“Secara tren ini jauh lebih rendah dibandingkan tahun lalu,” tegasnya.

Untuk mengantisipasi penyebaran PMK, Pemprov Jatim telah menyiapkan berbagai langkah kesiapsiagaan. Obat-obatan PMK telah didistribusikan sejak November–Desember 2025 ke daerah-daerah. Ketika ditemukan kasus, ternak yang sakit langsung mendapat pengobatan, sementara ternak sehat di sekitarnya dilakukan vaksinasi.

Selain itu, petugas juga melakukan penyemprotan disinfektan di kandang dan pasar hewan, serta menurunkan dokter hewan untuk melakukan pengawasan langsung di pasar-pasar ternak.

Dalam hal ketersediaan vaksin, Iswahyudi mengungkapkan Jawa Timur telah menerima pasokan vaksin PMK dari Kementerian Pertanian sebanyak 1,510 juta dosis. Namun, kebutuhan ideal Jawa Timur berada di kisaran 5 hingga 6 juta dosis vaksin.

“Minggu keempat Januari ini, kami mulai mendistribusikan vaksin PMK ke kabupaten dan kota,” katanya.

Ia pun mengimbau masyarakat dan peternak agar tidak panik menyikapi temuan kasus PMK. Menurutnya, ternak yang telah divaksin memiliki kekebalan yang cukup baik terhadap virus.

“PMK di Jawa Timur masih bisa dikendalikan. Obat-obatan sudah kami droping, vaksin juga akan terus kami salurkan. Bagi peternak yang memiliki ternak sehat, jika ada petugas vaksinasi, silakan langsung meminta untuk divaksin,” pungkas Iswahyudi.

Editorial Team