3 Tahun Tragedi Kanjuruhan, Keluarga Korban Masih Berjuang

Koordinator LBH Pos Malang, Daniel Siagian mengungkapkan kalau hari ini ia bersama 8 orang keluarga korban Tragedi Kanjuruhan seperti Rizal dan Muhammad Arifin mendatangi Bareskrim Mabes Polri. Kedatangan mereka untuk mengecek Laporan Model B yang sudah diserahkan pada 2 tahun lalu.

"Perlu diketahui sejak September 2023, kita membuat laporan di Bareskrim Polri, tapi sampai saat ini laporan kami seakan mandek di atas meja. Hak pelapor adalah mengetahui perkembangan laporannya. Hari ini kami bersama keluarga korban kembali ke Bareskrim untuk meminta kejelasan perkembangan laporan keluarga korban," terangnya.

Daniel mengungkapkan kekecewaan karena belum ada perkembangan berarti terkait laporan ini. Bahkan mereka tidak mendapatkan update terkait progres laporan ini, sehingga harus datang jauh-jauh dari Malang ke Jakarta sekedar untuk mengetahui perkembangannya.

Daniel juga mengungkapkan agenda mereka hari ini juga mendatangi Kantor Komnas HAM, mereka ingin menuntut pertanggungjawaban Komnas HAM agar menetapkan Tragedi Kanjuruhan sebagai pelanggaran HAM berat. Ia juga dibuat kecewa oleh Komnas HAM yang seolah-olah enggan menetapkan Tragedi Kanjuruhan sebagai pelanggaran HAM berat.

"Karena di level tertingginya belum tersentuh sama sekali baik PSSI maupun kepolisian, yang dihukum sejauh ini hanya level terbawah dan bukan yang berperan pengendalian atau strategis. Termasuk Hadian Lukita, seakan-akan memiliki impunitas dan lepas dari pertanggungjawaban hukum," tegasnya.

Daniel juga mengungkapkan kekecewaan pada hasil sidang Restitusi Tragedi Kanjuruhan di Pengadilan Tinggi Surabaya. Pasalnya dari hasil restitusi yang dituntut Rp17,5 miliar, hakim hanya mengabulkan Rp1,02 miliar.

"Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya sangat merendahkan harkat dan martabat korban. Hasil restitusi sangat menghina fakta-fakta, terutama tidak ada pertimbangan pelanggaran HAM," pungkasnya.