Surabaya, IDN Times - Dari 2000 gedung bertingkat di Kota Surabaya hanya hanya 59 gedung yang mengantongi Sertifikat Laik Fungsi (SLF). Hal tersebut dikatakan Ketua Komisi A DPRD Kota Surabaya, Pertiwi Ayu Krishna saat rapat dengar dengan manajemen Plasa Surabaya terkait insiden ambruknya plafon tenant Matahari, Selasa (10/05/22).
2000 Gedung di Surabaya, Hanya 59 yang Kantongi Sertifikat Laik Fungsi
Take a Deeper Read
1. Sebanyak 116 gedung baru mendaftar SLF
Ayu menuturkan, dari data yang ia miliki ada 2000 lebih usaha yang mengharuskan ber-SLF. Namun, baru 116 yang mendaftar, dan baru 59 yang dinyatakan sudah selesai. SLF dirasa penting agar gedung di Surabaya aman.
Hal ini menyusul adanya insiden kebakaran di Tunjungan Plaza dan ambruknya plafon Delta Plasa beberapa pekan lalu. ”Ternyata di Plasa Surabaya belum mengurus SLF, itu harus segera diurus karena disitu ada pengecekan fisik, listrik dan sebagainya. Terlebih dulu harus ada rekomendasi dari OPD terkait,” ujarnya.
2. Pemkot harusnya tak sembarangan memberi izin
Komisi A mendorong Pemkot Surabaya agar tidak sembarangan memberi rekomendasi ijin kelayakan gedung atau tempat-tempat yang membutuhkan SLF, mengingat masih banyaknya kejadian yang membahayakan jiwa masyarakat dan ternyata tak memiliki SLF.
Ayu berharap, semua mal di Surabaya harus betul-betul mengantongi SLF. Komisi A telah memberikan sosialisasi kepada pemilik gedung sejak tahun 2019, namun tak diindahkan.
"Artinya, pengelola-pengelola ini sengaja tidak mendengarkan atau menganggap remeh Perwali yang muncul tahun 2018 akhir ini,” tegasnya.
Menurutnya, dengan tidak mengindahkan aturan, maka pengelola secara langsung atau tidak, akan merugikan pegawai serta pengunjung mall. “Masih untung kejadian di Delta Plasa (Plasa Surabaya, red) satu jam sebelum karyawan masuk. Kalau saja terjadi mundur satu jam saja, dipastikan akan ada korban, apalagi posisinya dekat eskalator,” ucap Ayu.
3. Komisi A minta Perwali soal SLF diperkuat
Ia juga meminta agar ada penguatan atau perubahan Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2018 terkait aturan Sertifikat Laik Fungsi, karena disitu tidak terdapat sanksi yang berat.
“Cuma sanksi denda. Kurang berat ya, itu sepele bagi mereka mereka (pengelola). Karena dianggap sepele itulah mereka males mengurus SLF,” sebut Politisi Partai Golkar Surabaya ini
Dirinya menyebut, untuk penegakan Perda dan Perwali di era Walikota Eri Cahyadi harus lebih garang dari sebsebelumnya. “Dulu Perwali Feminim karena dipimpin seorang ibu, sekarang harusnya mulai garang terhadap pelanggaran karena Walikota nya adalah seorang laki-laki yang gagah,” pungkasnya.
Curated For You
- DPRD Surabaya Ingatkan Ada 51 Gedung Belum Punya SLF22 Apr 2022, 13:03 WIB
- Eri Cahyadi Minta Pengurusan SLF Tak Dipersulit27 Apr 2022, 11:33 WIB
Editorial Team
Related Article
Trending in News
See More- PB PMII Nilai Dasco Ideal Jadi Wapres Gantikan Gibran, Ini Alasannya15 Nov 2026, 19:25 WIB
- Prabowo Tak Bawa Maung di KTT ke-49 ASEAN Filipina15 Nov 2026, 14:02 WIB
- PBB Desak Pemulihan Jalur Pelayaran Selat Hormuz dan Laut Merah15 Nov 2026, 23:51 WIB
- Bicara Karhutla di KTT ke-49 ASEAN, Prabowo Minta Maaf ke Singapura-Malaysia15 Nov 2026, 22:24 WIB
- Serangan Udara Israel di Gaza Tewaskan Komandan Brigade Rafah Hamas15 Nov 2026, 23:02 WIB