Sidoarjo, IDN Times - Bencana lumpur lapindo tak kunjung menemui ujung. Sudah 15 tahun berlalu, dampak semburan lumpur akibat pengeboran minyak PT. Minarak Lapindo Brantas itu masih terus dirasakan oleh warga sekitar. Mulai dari ganti rugi tanah yang silang sengkarut hingga rusaknya lingkungan sekitar.
Komunitas Kecil Bergerak Indonesia pun menggelar aksi 15 tahun lumpur lapindo pada Sabtu (29/5/2021) lalu. Mereka protes terkait penanganan bencana ini. Apalagi di Dusun Polo Gunting, Desa Gempol Sari yang warganya harus melewati bertahun-tahun hidup dengan aliran air asin tidak layak pakai.
"Sudah berbagai jalan dilakukan warga untuk menyuarakan persoalan ini tapi justru pengabaian yang mereka dapatkan," ujarnya saat dihubungi, Senin (31/5/2021).
Aksi bertajuk “Babak Belur di Kota Lumpur”, lanjut Dandy, sebuah selebrasi betapa remuk warga harus menanggung dampak praktik ekstraktif tambang tidak bertanggung jawab. Bencana ini mengoyak kehidupan sekaligus menghadirkan ketidakpastian masa depan.
"Dalam aksi Sabtu kemarin, kita tidak hanya memberikan kritik saja, tetapi membuat solusi kecil yang nyata untuk manfaat warga sekitar," tegasnya.
"Yang mana supply air akan kami kirim seminggu sekali di tandon-tandon air yang sudah kami siapkan," dia menambahkan.
Sementara itu Bupati Sidoarjo, Ahmad Muhdlor Ali berharap negara hadir untuk bisa mengakomodir dan menyelesaikan masalah lumpur lapindo. Sebab, sekarang ini masalah tersebut sudah diambil oleh pemerintah pusat.
"Menjadi wewenang pusat karena dinilai sebagai bencana nasional, tugasnya kita hanya advokasi dan fasilitator saja," kata dia.
Terkait air bersih, Mudlor mengklaim beberapa daerah di timur kaitannya tentang air bersih bukan hanya karena lapindo. Tanpa lapindo menurutnya air di sana kotor mengandung besi yang begitu besar.
"Ini kemudian implikasinya banyak daerah stunting di timur. Tugas Kabupaten ya harus hadir walaupun ndak harus semua tapi harus hadir. Ini yang akan kami rapatkan nanti pada rapat koordinasi masalah stunting," tegasnya.