10 Ribu Petani Hutan Asal Lamongan Ancam Demo Jokowi di Istana

Tidak adanya kepastian hukum pemanfaatan hutan bagi para petani, tambah Miftachul, juga menimbulkan konflik. Konflik bisa saja muncul antara sesama petani lainnya dan petugas Perum Perhutani di lapangan. Misalnya intimidasi, menghasut, dan menggembosi program IPHPS yang dianggap tidak akan berhasil oleh petugas.

"Kenyataan di lapangan menuai banyak penolakan, (contohnya) dari Perum Perhutani KPH Mojokerto, melalui pejabat di bawahnya, baik berupa ancaman maupun hasutan yang disampaikan kepada petani," jelasnya.

Selain itu para petani juga rentan menjadi korban kekerasan. Sebab, akses bantuan maupun program dari kementerian lain tidak dapat masuk untuk membantu mereka.

"Bahkan beberapa waktu lalu BKPH Ngimbang mengeluarkan surat. Itu pun hanya dibacakan oleh masyarakat yang isinya adalah penggalan-penggalan pasal dalam P.39, yang diterjemahkan secara bebas dan tidak masuk akal," imbuhnya.

Sejauh ini pihaknya bersama masyarakat petani hutan telah mengajukan 19 pengajuan IPHPS. Antara lain 6 pengajuan dari Gapoktan, 13 Poktan dengan jumlah total luas lahan 9.737 hektare dan 4.850 petani pengajuan.

Namun dari ribuan hektare tanah yang diajukan hanya 15 Gapoktan dan Poktan yang masuk dalam proses verifikasi. Baik verifikasi administrasi, verifikasi subyek dan verifikasi obyek.

Dengan adanya program tersebut, masyarakat petani yang semula diwajibkan menanam tanaman pokok hutan, diminta untuk membeli bibit sendiri. Mereka juga tidak diberikan bagi hasil keuntungan tanaman pokok hutan tersebut.

"Informasi yang kami terima, warga juga diwajibkan membayar sharing tanaman semusim dengan harga bervariasi dan dibayarkan setiap tahunnya kepada Perhutani," pungkasnya.