Dekan, Dosen, Mahasiswa UM Serukan Etika Bernegara pada Jokowi
Pembacaan seruan beretika dalam bernegara pada Jokowi. (IDN Times/Rizal Adhi Pratama)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Malang, IDN Times - Seruan etika bernegara kepada Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo dari lingkungan akademisi terus bermunculan. Kali ini datang dari Universitas Negeri Malang (UM) pada Senin (5/2/2024) siang.
Sebanyak 50 akademisi yang didukung oleh Dekan, Ketua Departemen, hingga Kepala Prodi hadir dalam seruan ini. Mereka bersama-sama membacakan petisi untuk Jokowi.
1. Akademisi UM menilai jika kondisi Indonesia saat ini sedang tidak baik-baik saja
Pembacaan seruan beretika dalam bernegara pada Jokowi. (IDN Times/Rizal Adhi Pratama)Guru Besar Fakultas Ekonomi UM, Prof Hari Wahyono mengatakan jika kegelisahan masyarakat makin meluas yang membuat situasi berbangsa dan bernegara terasa sedang tidak baik-baik saja. Suasana kurang kondusif menjelang Pemilu 2024 ini dilandasi perasaan mendapatkan perlakuan tidak adil oleh sebagian besar masyarakat dan menyaksikan perilakumenabrak etika dan kepatutan, praktik penyalahgunaan kekuasaan, kolusi, korupsi, dan nepotisme, serta oligarki yang berkelindan dalam kekuasaan.
"Kami segenap civitas akademika Universitas Negeri Malang menyatakan keprihatinan yang mendalam atas perilaku kurang terpuji yang mengancam sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis dan bermartabat. Kemudian praktik culas orang-orang yang mabuk kekuasaan yang mengoyak nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Serta perilaku yang menjauh dari nilai-nilai keberadaban, kejujuran, tanggung jawab, kekonsistenan, dan keteladanan yang mencederai nilai-nilai kemanusiaan dan pendidikan bangsa," terangnya.
Baca Juga: Sivitas Akademika UNAIR Kecam Pelemahan Demokrasi
2. Akademisi UM serukan 5 tuntutan untuk Presiden RI
Pembacaan seruan beretika dalam bernegara pada Jokowi. (IDN Times/Rizal Adhi Pratama)Hari menyampaikan jika mereka menyerukan 5 tuntutan kepada Presiden Joko Widodo sebagai Bapak Bangsa. Pertama adalah bersikap lugas dan bertindak konsisten untuk menegakkan sendi kehidupan bernegara yang demokratiss, beradab, bermartabat, dan berkeadilan substansial, melampaui sekadar proses demokrasi formal dan prosedural. Kedua, mengembalikan kepercayaan sebagai pemegang kekuasan yang selalu berlandaskan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 demi keutuhan bangsa dan keberlangsungan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Ketiga, menunjukkan sikap kenegarawanan dengan berdiri di atas semua golongan dan menjauhkan diri dari sikap partisan dalam Pemilu 2024 serta perilaku nepotosme dan oligarki dalam menyelenggarakan pemerintahan. Keempat, memelopori netralitas aparatur negara yaitu ASN, TNI, dan POLRI, dan menghentikan segala bentuk upaya yang mendukung dan memihak untuk pemenangan salah satu Pasangan Capres/Cawapres. Terakhir, menjadi panutan perilaku berakhlak mulia dan menjauhkan diri dari perilaku tidak terpuji dalam mengelola pemerintahan, termasuk dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum 2024.
3. Alasan Akademisi UM menyerukan sikap pada Jokowi, bukan sekedar ikut-ikutan
Pembacaan seruan beretika dalam bernegara pada Jokowi. (IDN Times/Rizal Adhi Pratama)Lebih lanjut, Hari menyatakan jika aksi ini tidak hanya sekedar ikut-ikutan, tapi juga bentuk kepedulian UM pada kondisi Indonesia saat ini tidak baik-baik saja. Ia melihat bahwa kondisi Indonesia terkini sedang tidak baik-baik saja dalam kode etik. Tapi ia menegaskan bahwa UM tidak memihak siapa-siapa, ini murni seruan pada jalannya reformasi Indonesia.
"Mungkin semua sudah tahu melalui media sosial dan lain-lain. Kita ingin mengetuk hati Presiden Joko Widodo untuk memperhatikan seruan itu," tegasnya.
Ia mengatakan kika kondisi bernegara para pejabat negeri ini sudah gawat. Ini ditandai dengan bapak bangsa dan akademisi sudah menyerukan hal yang sama. Dan UM mendorong pemerintah agar kembali pada rel-nya. Lebih lanjut, ia mengatakan jika aksi ini tidak mendapatkan intimidasi dari manapun.
"Tidak ada (intimidasi), memang ada koordinasi dengan pihak kepolisian tapi tidak ada (intimidasi)," pungkasnya.
Baca Juga: Puluhan Akedemisi di Malang Mengkritik Sikap Jokowi
