Surabaya, IDN Times – Berangkat merantau dari Tuban, mahasiswa Universitas Negeri Surabaya (UNESA) program studi S1 Sastra Indonesia membagikan pengalamannya saat berjuang mendapatkan beasiswa KIP-K. Dia juga mengomentari isu terkini penerima beasiswa pemerintah yang tidak tepat sasaran.

Muhammad Azhar Adi Mas’ud (21) mengungkapkan bahwa pertama kali dirinya mendaftar beasiswa Kartu Indonesia Pintar Kuliah atau KIPK adalah saat Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) dibuka. Usaha yang dilakukan gak mudah, Azhar harus bolak-balik ke Balai Desa untuk mengurus dokumen demi melengkapi persyaratan KIPK.

Namun usahanya untuk memperoleh beasiswa melalui jalur SNMPTN harus pupus karena dia tidak lolos SNMPTN.

Alih-alih menyerah begitu saja, mahasiswa UNESA yang kini mengikuti program Pertukaran Mahasiswa Merdeka di Universitas Andalas Padang, mencoba kembali mengikuti seleksi KIPK lewat jalur tes SBMPTN. Setelah melalui penantian panjang pasca lolos SBMPTN, ia kemudian dihubungi oleh pihak kampus untuk melakukan survei terhadap penerima beasiswa KIPK.

"Sempat overthingking sebenarnya, antara keterima atau tidak. Sebab prosesnya juga agak rumit," ucap Azhar.

Setelah mengetahui lolos KIPK dan melihat besaran nominal yang ia dapat, Azhar mengaku biaya tersebut sangat mencukupi kebutuhan hidupnya tiap semester. Dalam satu semester, Azhar mendapat uang bantuan KIPK sebesar Rp12.5 juta. Uang itu lantas dipotong untuk UKT Rp5 juta, sisanya 7.5 juta untuk biaya hidup, diantaranya untuk biaya iuran asrama sebesar Rp150 ribu perbulan.

Menurutnya dana KIPK yang sekarang lebih besar dan dapat ditabung jika masih tersisa, itupun berlaku bagi mahasiswa yang tidak hedon atau berperilaku konsumtif secara berlebihan.

Azhar berpendapat ada yang perlu dibenahi adalah proses pencairan KIPK setiap bulan yang tidak selalu tepat waktu. Maka diperlukan dana cadangan untuk jaga-jaga jika proses pencairan KIPK terlalu lama dari tanggal yang ditetapkan di websitenya.

Selain itu, menanggapi isu soal KIPK salah sasaran yang sedang hangat belakangan ini, Azhar mengaku bahwa regulasi dan sistem seleksi penerimaan mahasiswa KIPK harus diperbaiki. Sebab terdapat banyak kekurangan dari segi data pelamar KIPK dengan data kondisi real time saat petugas melakukan survei lapangan.

“Saya harap pihak kampus dapat membuat regulasi dan tim khusus untuk mengatur beasiswa ini, agar terjadi pemerataan yang adil, sebab mereka yang memegang data sebelum melakukan survei ke rumah-rumah calon penerima KIPK,” tukasnya.

Baca Juga: Penyebab KIP Kuliah Dicabut, Ini Faktor Masalahnya!