Kajari Sebut Pemungut Pajak di Madiun Selewengkan Uang PBB
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Madiun, IDN Times - Penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Madiun sedang menangani kasus dugaan korupsi pajak bumi dan bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Indikasi penyelewengan uang negara itu terjadi di sejumlah desa di wilayah Kecamatan Gemarang sejak 2015 hingga 2020.
Kepala Kejari Kabupaten Madiun, Agung Mardiwibowo mengatakan bahwa pihak yang dicurigai melakukan korupsi adalah petugas pungut pajak dari Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Madiun.
"Untuk sementara, kami mengantongi dua nama. Tapi, kami belum menetapkan tersangka meski kasusnya ditingkatkan dari penyelidikan ke penyidikan," ujar dia, Senin (19/4/2021).
1. Pajak yang telah dipungut diduga tidak disetor ke negara
Ilustrasi Pajak (IDN Times/Arief Rahmat)Berdasarkan hasil pemeriksaan penyidik, Agung menyatakan bahwa kasus itu bermula dari laporan warga. Mereka mengaku tidak dapat mengurus balik nama sertifikat tanah meski telah membayar pajak secara tertib.
"Modusnya, petugas pemungut pajak dari Bapenda tidak menyetorkan uang yang telah ditarik dari wajib pajak kepada daerah maupun bank," kata Agung.
2. Jaksa memperkirakan nilai kerugian negara sebanyak Rp425 juta
Ilustrasi korupsi (IDN Times/Mardya Shakti)Adapun taksiran jumlah uang yang diduga dikorupsi sebanyak Rp425 juta. Sekitar Rp97 juta hingga Rp100 juta diakui salah satu petugas pemungut pajak telah digunakan untuk kepentingan pribadi. "Kami masih perlu mengetahui jumlah pasti kerugian negara," ucap Agung.
Untuk menghitung nilai kerugian negara dari dugaan korupsi pemungutan pajak itu, pihak jaksa melibatkan petugas Inspektorat Pemkab Madiun. Nilai kerugian negara yang nantinya diketahui akan dijadikan sebagai salah satu landasan untuk menetapkan tersangka.
3. Nilai penerimaan pajak meningkat karena kasus ini
Ilustrasi korupsi (IDN Times/Sukma Shakti)Agung menuturkan, potensi pihak yang dicurigai terlibat korupsi ini bisa bertambah. Ini termasuk pihak -pihak yang dirugikan maupun jumlah uang pajak yang tidak disetor ke negara.
"Sisi positif dari penanganan kasus ini, pendapatan pajak di Kabupaten Madiun mencapai 1,9 miliar selama 20 hari kerja. Wajib pajak yang menunggak akhirnya membayar tanggungannya," Agung menuturkan.
Baca Juga: Mulai Besok, Bayar Pajak Motor di Jatim Dapat Diskon
