Bupati Ponorogo Minta Warga Awasi Muatan Truk Bahan Tambang
IDN Times/Nofika Dian
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Ponorogo, IDN Times - Bupati Ponorogo, Ipong Muchlisoni meminta warga terlibat aktif dalam pengawasan distribusi bahan tambang berupa pasir dan tanah urug di wilayahnya. Apabila ada truk yang melintas dengan membawa muatan berlebih, maka warga dapat mengingatkan pihak pengangkut untuk mengurangi bahan material di bak truknya.
Pengurangan beban muatan ini, menurut dia, merupakan solusi agar distribusi bahan tambang tetap berjalan. Di sisi lain, kondisi jalan yang dilintasi truk pengangkut dapat lebih awet kondisinya. "Kalau pasir dari bak itu diisi sepenuhnya hanya tiga perempat ya jangan sampai munjung (berlebihan). Itu bisa merusak jalan karena pasti muatan terlalu berat," kata Ipong, Selasa (18/12).
1. Distribusi bahan tambang tak bisa dilarang
IDN Times/Nofika DianMenurut Ipong, pengawasan daya angkut bahan tambang diperlukan karena Pemkab Ponorogo tidak bisa melakukan pelarangan sepenuhnya terhadap truk-truk tersebut. Apalagi kalau harus melalui jalan yang sesuai kelasnya. Ini berlaku untuk Desa Tanjungsari, Kecamatan Jenangan dan sejumlah desa lain yang memiliki tambang pasir dan tanah urug.
“Kan tidak ada kelas jalan khusus truk di sini. Adanya jalan ya itu saja. Maka ya harus dijaga agar laju kerusakan tidak melebihi laju perbaikan atau pembangunannya,” ungkap Ipong.
Baca Juga: Terbakar 2017, Pasar Legi Songgolangit Ponorogo Segera Dibangun Ulang
2. Peningkatan jalan mencapai 6 persen
IDN Times/Nofika DianIa menjelaskan, kebijakan pengurangan muatan truk pengangkut bahan tambang telah menunjukkan hasil positif. Sedikitnya, 6 persen jalan yang telah diperbaiki masih awet selama tiga tahun terakhir, terhitung sejak 2015 hingga 2018.
Angka ini didapatkan dari jumlah jalan yang diperbaiki dan dibangun dikurangi yang rusak Pertumbuhan 6 persen ini terhitung sudah cukup baik sebab banyak juga daerah yang pertumbuhan jalan baiknya adalah nol. Ini berarti, pembangunan dan perbaikan jalan seimbang dengan kerusakan yang terjadi.
“Kalau sudah dibangun maka harus dijaga agar tidak rusak. Kita ini dihadapkan pada keterbatasan anggaran sehingga harus benar-benar menjaga agar infrastruktur kita ini tidak cepat rusak. Perlu pengawasan semua pihak,” katanya.
3. Dinas Perhubungan juga dilibatkan
IDN Times/Nofika DianDi luar desa-desa yang memiliki tambang, Ipong menyatakan sudah memberikan instruksi kepada Dinas Perhubungan untuk melakukan monitoring secara ketat atas truk-truk pengangkut muatan berat. Jalan-jalan protokol juga tidak boleh cepat rusak dengan lewatnya truk yang overload.
“Jadi kalau lolos dari sini (desa), di luar sana, truk-truk itu harus berhadapan dengan Dinas Perhubungan, ujar Ipong.
Baca Juga: Kejaksaan Ponorogo Musnahkan Barang Bukti, Arak Jawa Mendominasi
