Anggaran Progam Miliaran, 12 Desa di Sampang Masih Masuk Kategori Kumuh
IDN Times/Musthofa Aldo
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Sampang, IDN Times - Program berantas kawasan kumuh yang digalakkan Pemerintah Kabupaten Sampang sejak 2017 belum tampak hasilnya.
Di Kelurahan Banyuanyar misalnya, tumpukan sampah masih terlihat. Pemandangan tak sedap ininterlihat di pinggir jalan raya Tanglok. Bahkan, beberapa ekor kambing tampak mengais sisa makanan di atasnya.
1. Dua tahun belum tampak hasilnya
IDN Times/Musthofa AldoShohibus Sulton, Anggota Komisi III DPRD Sampang, menilai program yang ditangani Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman gagal total. Sebab, jumlah kawasan kumuh di Sampang masih tetap yaitu 10 desa dan 2 kelurahan.
"Padahal anggarannya ada, Rp 1 miliar lebih pertahun," kata dia, Rabu, (6/11).
2. Ketersediaan air bersih dan penanganan sampah harus jadi fokus
unsplash.com/Jilbert EbrahimiMenurut Sulton, agar program bebas kawasan kumuh cepat tuntas, pembangunan sarana dan prasarana harus diprioritaskan pada kebutuhan paling dasar. Ia menyebut ketersedian air bersih dan penanganan sampah menjadi hal paling pokok.
Selain itu, upaya juga harus dilakukan secara terintegerasi. ”Dinas terkait harus bersinergi," ungkap dia.
3. Tersebar di tiga kecamatan
IDN Times/Musthofa AldoData menyebutkan, 10 desa dan 2 kelurahan yang masuk kategori kawasan kumuh yaitu Desa Dharma Camplong, Sejati, Taddan, dan Tambaan, masuk Kecamatan Camplong.
Desa Ketapang Barat Kecamatan Ketapang, dan Desa Pulau Mandangin Kecamatan Kota Sampang.
Kemudian, empat Desa di Kecamatan Sreseh yaitu, Desa Sreseh, Taman, Noreh, dan Labuhan. Sedangkan, dua kelurahan di Kecamatan Kota yang masuk kawasan kumuh ialah Kelurahan Banyuanyar dan Gunung Sekar.
4. Rumah tak layak hingga drainase jadi sebab
PixabayTerpisah, Kepala Bidang Kawasan Pemukiman DPRKP Sampang, Candra Romadhoni, menjelaskan 12 desa dan kelurahan itu sulit terlepas dari status kawasan kumuh. Penyebabnya antara lain karena banyak rumah tidak layak huni, jalann rusak, buruknya drainase, hingga tidak adanya sistem proteksi kebakaran.
"Karena banyak yang harus dibenahi, jadi pembenahannya harus bertahap," kata dia.
Tahun ini, kata Candra, anggaran 1 miliar difokuskan membangun drainase dan jalan rabat beton di empat desa yaitu Desa Noreh, Desa Ketapang Barat, Dharma Camplong, dan Pulau Mandangin.
"Sebagian sudah tuntas, sebagian masih dikerjakan. Memang harua bertahap, kami anggarkan setiap tahun,” ungkap dia.
Baca Juga: Bisa di Tiru, 5 Negara yang Melakukan Cara Unik untuk Olah Sampah
