Surabaya, IDN Times - Sivitas akademika Universitas Airlangga (UNAIR) Surabaya mengeluarkan pernyataan sikap kritikan terhadap Pemerintahan Presiden Joko 'Jokowi' Widodo, Senin (5/2/2024). Salah satunya mengecam segala bentuk praktek pelemahan demokrasi yang belakangan terjadi. 

Guru Besar Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UNAIR, Prof Hotman Siahaan menyampaikan orasi tersebut. Berikut orasi yang disampaikan:

1. Mengecam segala bentuk praktik pelemahan demokrasi. Presiden sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan harus merawat prinsip-prinsip etika republik dengan tidak menyalahgunakan kekuasaan, menggunakan fasilitas dan alat negara untuk kepentingan kelompok tertentu, maupun berpihak dalam politik elektoral dan menghentikan segala praktikpelanggengan politik kekeluargaan

2. Mendesak Presiden dan Aparat Negara untuk menghormati dan kemerdekaan atas atas hak-hak sipil dan politik, juga ekonomi, sosial dan budaya bagi tiap Warga Negara. Kebebasan berbicara, berekspresi, dan pengelolaan sumberdaya alam, karena Negara Indonesia milik segenap rakyat Indonesia, bukan segelintir elite penguasa

3. Mendesak penyelenggaraan Pemilu Luber-Jurdil tanpa intervensi penguasa, tanpa kecurangan, tanpa kekerasan, dan mengutuk segala praktik jual beli suara (politik uang) yang dilakukan oleh peserta pemilu. Partai Politik harus mereformasi diri dalam menjalakan fungsi-fungsi atikulasi agregasi, dan pendidikan politik warganegara

4. Mengecam segala bentuk intervensi dan intimidasi terhadap kebebasan mimbar-mimbar akademik di Perguruan Tinggi. Perguruan Tinggi harus senantiasa menjaga marwah, rasionalitas dan kritisisme para insan civitas akademika demi tegaknya republik.

Prof Hotman mengatakan, lewat pernyataan tersebut, kampus hanya memberikan seruan moral. Dalam hal ini kampus tidak melakukan tindakan politik praktis. 

"Kami tidak melakukan tindakan politik praktis, seruan moral ini sebagai bingkai moralitas bangsa ini untuk menjalankan demokrasi, itu semangat kami," ujar Prof Hotman. 

Ia menyebut, UNAIR telah memiliki dua orang martir yang menjadi korban kekejaman orde baru, yang hingga saat ini belum ditemukan dimana keberadaanya. Mereka adalah Bimo Petrus dan Herman yang merupakan mahasiswa FISIP. 

"Kami telah punya dua orang martir yang belum ketemu mayatnya, Herman dan Bimo Petrus semua alumni FISIP UNAIR dan Arilangga mengetahui hal itu. Tetapi kami melihat isu tentang itu tidak berkembang, karena itu kami mengingatkan kepada masyarakat Indonesia, bahwa kami di kampus ini pernah mengalami kekerasan oleh penguasa pada saat itu," jelasnya. 

Prof Hotman menegaskan, pernyataan sikap tersebut tiFak atas nama institusi UNAIR. Melainkan atas nama pribadi intelektual-intelektual yang merasa terpanggil atas situasi di negara ini. 

"Kalau institusi tidak mengakui atas nama kampus tidak mengakui, tidak masalah. Karena kalau atas nama institusi harus ada prosedur, harus ada lembaga, kami tidak menggunakan itu. Ini adalah individu-individu keluarga besar Universitas Airlangga, baik yang masih ada maupun alumni maupun yang mereka teman-teman yang merasa terpanggil untuk kegiatan ini," pungkas Prof Hotman. 

Baca Juga: Sikap Gubes Unesa, Singgung Kepentingan Pribadi dan Netralitas Pemilu