Surabaya, IDN Times - Sejumlah anak muda yang tergabung dalam Jatim Beragam (Bergerak Bersama Ganjar-Mahfud) menyampaikan kritik terhadap sikap politik Presiden Joko "Jokowi" Widodo  di Pemilu 2024. Kritik tersebut disampaikan mereka di Jalan Tunjungan Surabaya, Rabu (7/2/2024). 

Kritikan tersebut disampaikan dalam bentuk tulisan-tulisan poster berisi. Selain tulisan dalam poster, sejumlah anak muda tersebut juga menggelar flasmob. 

"Aksi ini menyoroti isu panas menjelang pencoblosan Pilpres 2024 yang berdampak sistem Demokrasi kita turut terguncang," ujar Ketua Jatim Beragam Cabang Surabaya, Arvian Fahmi Kusuma ditemui dilokasi.

Arvian menyebut, rentetan problematika ini dimulai dari putusan yang melanggar etik oleh Mahkamah Konstitusi dengan Nomor Putusan 90/PUU-XXI/2023 yang memutuskan untuk meloloskan putra dari Presiden Jokowi sebagai calon wakil presiden.al tersebut kian diperparah dengan pernyataan kontradiktif Jokowi yang memperbolehkan Presiden untuk mendukung salah satu Capres.

"Padahal, dalam argumentasi lain Jokowi pernah bilang seluruh Pemerintah Pusat hingga Pemerintah Daerah, Aparatur Sipil Negara, TNI, dan Polri harus bersikap netral," terang Arvian.

Inkonsistensi argumentasi itu mengindikasikan adanya sebuah kepentingan untuk melenggangkan salah satu pihak menuju kursi kepresidenan.

Tak hanya itu, terkait dengan pembagian Bantuan Sosial oleh presiden Jokowi yang dinilai memiliki muatan politik untuk membangun penokohan salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden, sehingga netralitas aparatur negara pada Pemilu 2024 perlu untuk di pertanyakan.

“Hal ini tentu berbahaya dikarenakan pemerintah memiliki segala instrumen dalam mengarahkan dan mengendalikan opini, narasi dan pilihan publik,” jelasnya.

Oleh karenanya, Jatim Beragam melakukan aksi ini menjaga penegakan marwah Konstitusi Negara Republik Indonesia, prinsip-prinsip moral demokrasi, kerakyatan, dan keadilan sosial.

"Kami juga mendesak Presiden Joko Widodo untuk tidak memanfaatkan dan menggunakan lembaga kepresidenan dalam menunaikan kepentingan politik keluarga melalui keberpihakan pada salah satu Pasangan Calon pemilu 2024," tegas Arvian.

Kedua menuntut Presiden Jokowi beserta jajarannya untuk berhenti menyalahgunakan kekuasaan dengan tidak mengerahkan dan tidak memanfaatkan sumber daya negara untuk kepentingan politik praktis termasuk salah satunya dengan tidak melakukan politisasi dan personalisasi bantuan sosial.

Ketiga, mendesak calon presiden, calon wakil presiden, para menteri dan kepala daerah yang menjadi tim kampanye Pasangan Calon Pemilu 2024 untuk mengundurkan diri dari jabatannya." Ini guna menghindari konflik kepentingan yang berpotensi merugikan bangsa dan negara," pungkas Arvian. 

Baca Juga: Ganjar Pranowo: Demokrasi Kita Ada pada Jurang