Surabaya, IDN Times - Menjelang kampanye untuk Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam)  Mahfud MD mengingatkan agar pelaku politik praktis tidak melakukan kampanye di kampus. Namun, ia membolehkan untuk melakukan kampanye politik positif dan kebangsaan. 

Hal itu disampaikanMahfud MD ketika berada di Universitas Airlangga (Unair) untuk mengisi kuliah tamu bertajuk Peluang dan Tantangan Demokrasi yang Bermartabat Menuju Indonesia Emas 2045 Senin (16/10/2023).

“Saya tadi sudah memberi contoh seperti apa politik kebangsaan itu. Tidak ada pemihakan politik, tidak ada yang menyuruh melarang atau milih calon dari partai tertentu,” kata Mahfud.

Menurut dia, politik kebangsaan, yakni mengajarkan nilai-nilai demokrasi, hukum, hak asasi dan sebagaianya. “Itu harus diajarkan demokrasi yang berakhlak yang dilakukan di kampus atau pesantren,” katanya.

Sementara itu, Rektor Unair Prof Nasih mengatakan mekanisme kampanye diatur dalam PKPU pasal 70 dan pasal 72 a dan b. Oleh karenanya, kampanye di kampus harus sesuai dengan makanisme yang ada. 

"Kampanye di kampus disamping diizinkan juga ada aturannya. Kalau di kampus waktunya pada hari Sabtu-Minggu. Di luar itu menyalahi PKPU,” kata Prof Nasir.

Ia menegaskan, akan bersikap netral dan objektif menjelang pemilu nanti. Bila ada kesempatan, calon legislatif atau calon eksekutif datang ke kampus, ia akan memberikan kepada semua bakal calon. 

“Pesan dari kementerian kami diminta untuk harus netral harus objektif. Kalaupun memberikan kesempatan, harus kepada semuanya,” terang dia. 

Meski begitu, ia merasa tidak mungkin memberikan kesempatan bagi seluruh calon. Hal tersebut karena jumlah legislatif yang banyak. “Rasa-rasanya gak mungkin harus untuk memberikan kesempatan pada semuanya. Karena jumlah legislatif banyak sekali,” pungkas Prof Nasir.

Baca Juga: Mahfud MD Tegaskan Tidak Ada Deal Soal Pilpres