Surabaya, IDN Times - Kota Surabaya tidak masuk dalam kategori Smart City Index (SCI) atau indeks kota pintar dunia tahun 2023. Ini berdasarkan penilaian yang dilakukan The Smart City Observatory oleh IMD World. Pegamat Tata Kota dan Transportasi Intitute Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya, Putu Rudy Setiawan menilai hal itu masuk akal. Sebab, hingga saat ini belum ada program di Surabaya yang sistemnya dapat dikatakan smart. 

"Memang faktanya saya kira masuk akal. Karena apa program yang berkait dengan smart sistem di Surabaya? Kecuali perizinan iya, sudah standar norma smart sistem atau smart city. Tetapi yang lain kok tidak ada," ujarnya, Senin (29/5/2023). 

Rudy mencontohkan penanganan banjir dan genangan. Penanganan banjir dan genangan, kata dia, sebenarnya sudah masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). "Tapi yang kita lihat tidak seperti itu. Misalnya rumah-rumah pompa kan bagian dari smart sistem penanganan drainase banjir. Proses penanganan banjir dilakukan sistem automation dengan pengambilan keputusan melalui smart sistem," ungkap dia. 

Nyatanya, rencana itu tidak terwujud. Pompa-pompa dioperasikan secara manual oleh petugas. "Di rumah pompa itu ada petugas yang menyalakan dan menyalakan itu bukan smart city, itu kan manual biasa," kata dia. 

"Di Surabaya kalau ada publikasi, slogan atau semboyan pejabat mengatakan Surabaya sudah menganut smart sistem, menurut saya itu hanya slogan saja. Cita-cita atau sekadar rencana, ide-ide yang tidak pernah diimplementasikan secara penuh," ucapnya. 

Ia kembali mencontohan salah satu program Pemkot, yakni mesin parkir. Mesin parkir diletakkan di tempat parkir, namun masyarakat masih membayar kepada jukir dengan manual. 

"Jukir masih ada, kalau parkir ada alat seperti di Taman Bungkul, itu masih ada jukir mengambilkan tiket, dibantu parkir disitu. Konsumen membayar ganda, membayar kepada mesin dan membayar jukir. Semestinya alat itu smart sistem ga perlu lagi manusia," katanya. 

Menurut Putu, yang paling utama agar Surabaya kembali menjadi Smart City adalah, meratakan akses informasi. Surabaya sudah meratakan akses terhadap internet, itu saja tidak itu tidak cukup, karena akses internet tersebut tidak gratis.

"Ketika gratis, kegiatan pembangunan semuanya sudah berbasis internet, perizinan, partisipasi masyarakat dalam pembangunan melalui rakor bank, menggali pendapat masyarakat mulai tingkat kelurahan, RT dan RW," jelas dia.

Tidak cukup pemerintah memberi izin kepada vendor memperluas layanan internet. Tetapi harusnya masyarakat juga dapat layanan murah, agar dapat menggunakan itu untuk mengurus administrasi kependudukan, pengadilan, pindah KTP, hingga update KTP dengan mudah. 

"Kunci utama adalah masyarakat sebagai konsumen harusnya diberikan akses lebih dulu yang mudah dan murah. Baru budaya menggunakan sistem informasi berbasis digital, baru bisa didorong di tempat-tempat itu (publik)," pungkas dia. 

Baca Juga: Surabaya Gak Masuk Smart City, Eri: Yang Dinilai Apa?